Liputan Jatim Bersatu

Terpantau Dengan Jelas Transportir PT Krisma Dwi Makmur Menyalurkan BBM Jenis Solar Industri Ke Kepelabuhan Kejaw GB inianan ini yg Cirebon BB

Terpantau Dengan Jelas Transportir PT Krisma Dwi Makmur Menyalurkan BBM Jenis Solar Industri Ke Kepelabuhan Kejaw GB inianan ini yg Cirebon BB

 

 

 

cirebon- LiputanJatimBersatu,com liputanjatimbersatu.com 24/01/2025. Dugaan jenis solar ilegal lagi lagi masuk ke pelabuhan kejawanan miris melihat oknum oknum yang berkepentingan melancarkan aktifitas demi meraup keuntungan dari hasil penjualan solar ilegal tersebut

 

 

Hari jumat di jam 10.30. pelabuhan kejawanana kedatangan mobil transportir biru berplat no B 9061 VFU dan B 9074 VFU bertuliskan PT Krisma Dwi Makmur melakukan Aksi penyaluran solar yang di duga ilegal ke awak kapal bersandar atas nama pemilik berinisial A kapal gemilang .

 

 

 

Pada saat awak media konfirmasi ke sala satu anak buah awak kapal berinisial S bahwa kapal tersebut milik yang berinisial A.

narasumber tersebut mengatakan bahwa kapal tersebut sedang membutukan solar 40 ton .sesuai kebutuhan mesin kurang lebih 35 GT.

 

 

 

Lanjut awak media mendatangi pihak transportir PT Krisma dwi Makmur untuk konfirmasi terkait legalitas tentang keabsahan dan bertemu dengan yani yang mengaku dirinya sebagai pengawal sekaligus kepercayaan dari PT tersebut.

 

 

Saat konfirmasi awak media ke yani awak media mempertanyakan tentang legal standing dokumen tersebut mengenai Faktur dan kelengkapan dokumen lainya serta ( Lo) dan harga solar Yani selaku pengawas tidak dapat memperlihatkan kepada awak media tentang dokumen tersebut

 

 

 

Transpotrir PT Krisma Dwi makmur datang ke pelabuhan kejawanan kini yang pertama kalinya untuk menyupali solar kepada kapal yang sedang bersandar namun sangat di duga tidak sesuai prosedur yang di tentukan

 

 

 

atas dasar asil mediasi dengan pihak pengurus yani , awak media , menduga bahwa PT tersebut mengangkut dan menyalurkan jenis solar ilegal apalagi pada saat awak media menanyakan langsung dengan pengawas yani tentang harga solar yani mengatakan bahwa itu urusan internal PT dengan awak kapal yang tidak perlu di ketahui awak media. ucapnya

 

 

 

Ketentuan undang undang NO 22 tahun 2001. tentang minyak dan gas bumi bahwa apabila ada penyimpangan terkait adanya solar jenis subsidi sudah jelas sesuai ketentuan pasal pasal yang suda di tentukan undang undang migas adanya ancaman pidana 6 tahun serta denda 60 miliyar

 

 

 

Dasar tersebut yang menjadi acuan tentang minyak dan gas bumi dan tolak ukur apabila ada suatu pelanggaran dan perbuatan yang melawan hukum maka pihak yang melakukan aksi tersebut dapat terjerat dan dapat sangsi sesuai dengan undang undang yang berlaku sesuai konstitusi.

 

 

 

 

Kepada Pihak aparat penegak hukum (APH ) yang punya kewenangan Baik polres cirbon kota dan polda jabar serta pihak mabes polri sekiranya adanya pemberitaan ini silakan kroscek dan ambil tindakan tegas untuk bertindak sesuai kapastias untuk memriksa tentang dokumen legalitas dari PT Krisma dwi makmur serta jenis solar yang di salurkan tersebut terkait. ( L0 ) dari mana.

 

pawarta tim

More To Explore

Fashion

Sat Reskrim Polres Sumedang Gandeng Disperindag Siapkan Bazar Pangan Murah, Wujud Nyata Kepedulian Polri untuk Masyarakat

SUMEDANG – Dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumedang bersama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Bazar Pangan Murah yang akan digelar dalam waktu dekat.   Koordinasi persiapan kegiatan tersebut dilaksanakan pada

Fashion

Diduga Dipersulit, Keluarga Pasien Pertanyakan Transparansi RSIA Puri Bunda Madura dalam Pemberian Rekam Medis

Pamekasan, LiputanJatimBersatu.com – RSIA Puri Bunda Pamekasan Madura menuai sorotan setelah keluarga seorang pasien mengaku kesulitan memperoleh salinan rekam medis, meski seluruh persyaratan yang diminta pihak rumah sakit disebut telah dipenuhi. Situasi ini memicu pertanyaan serius mengenai transparansi pelayanan serta komitmen rumah sakit dalam memenuhi hak-hak pasien. Persoalan semakin mengemuka