Day: November 25, 2025

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan S.I.K., S.H., M.H memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan personel dengan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anggota Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jabar, selasa (25/11/2025).   Kapolda Jabar mengungkapkan bahwa Program ini merupakan upaya Polda Jabar untuk memastikan para personel tetap sehat, bugar, dan produktif dalam menjalankan tugas kehumasan yang dinamis dan membutuhkan kesiapsiagaan tinggi.   Kegiatan MBG dilaksanakan di lingkungan Mapolda Jabar dan diikuti oleh seluruh anggota Bidhumas. Kapolda Jabar menegaskan bahwa pemenuhan asupan bergizi merupakan bagian dari dukungan organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri.   “Personel yang sehat akan bekerja lebih optimal. Melalui program Makan Bergizi Gratis ini, Polda Jabar ingin memastikan bahwa seluruh anggota, khususnya Bidhumas, mendapatkan asupan nutrisi yang baik agar tetap prima dalam menjalankan tugas,” ujar Kapolda Jabar dalam keterangannya.   Kapolda Jabar juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Bidhumas yang selama ini menunjukkan dedikasi tinggi dalam penyebaran informasi publik, pengelolaan media, serta penguatan citra positif Polri. Program MBG disebut sebagai salah satu bentuk dukungan langsung terhadap kesejahteraan anggota.   Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H menyambut baik program tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Jabar atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan personel, tetapi juga meningkatkan kebersamaan serta semangat kerja tim dalam lingkungan Bidh Humas Polda Jabar.   Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis ini, diharapkan seluruh personel Bidhumas Polda Jabar dapat semakin bersemangat dan fokus dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat, sejalan dengan visi Polri yang Presisi.   Bandung, 25 November 2025   Dikeluarkan Oleh Bidhumas Polda Jabar

  Sampang, LiputanJatimBersatu,com. Seorang warga korban pencurian uang di dalam jok sepeda motor di Jalan Raya Komis, Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja Polres Sampang yang dinilai lamban dan minim transparansi dalam menangani laporan yang telah ia sampaikan sejak 18 September 2025.   Korban mengungkapkan, peristiwa pencurian occurred saat dirinya memarkir sepeda motor di pinggir jalan. Sejumlah uang tunai sekitar 50 juta rupiah yang disimpan di dalam jok motor raib dijarah pelaku yang hingga kini belum diketahui identitasnya.   “Uang itu saya simpan karena mau dipakai untuk keperluan penting. Tapi saat saya mampir di sekitar Jalan Komis, uang di dalam jok sudah hilang. Saya langsung melapor hari itu juga,” ungkap korban kepada awak media.   Laporan Masuk, Progress Nol?   Korban mengaku telah membuat laporan resmi (dumas) ke Polres Sampang dengan harapan kasus tersebut segera ditindaklanjuti. Namun, berjalannya waktu justru menunjukkan minimnya perkembangan yang signifikan.   “Saksi memang sudah dipanggil, tapi saya sebagai korban tidak pernah diberi kejelasan. Saya hanya disuruh menunggu tanpa kepastian,” keluhnya.   Ia menilai aparat terkesan pasif dan tidak memiliki sense of urgency dalam menangani kasus yang merugikan masyarakat kecil.   Warga Resah: Kepercayaan Terhadap Polisi Mulai Terkikis   Lambannya penanganan kasus ini memicu keresahan warga sekitar. Mereka menyebut aksi pencurian di wilayah Kedungdung sudah sering terjadi, namun jarang terdengar adanya pengungkapan kasus secara terbuka.   “Kalau kasus seperti ini dibiarkan, pelaku akan merasa aman. Yang rugi tetap masyarakat,” ujar salah satu warga.   Mereka menilai, pembiaran kasus-kasus “kecil” dapat memicu maraknya tindak kriminal yang lebih besar di kemudian hari.   Korban Desak Transparansi dan Profesionalisme   Korban secara tegas mendesak Polres Sampang agar tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memberikan informasi perkembangan penyelidikan secara terbuka kepada pelapor.   “Saya tidak minta lebih. Minimal beri tahu sudah sejauh mana kasus saya. Jangan sampai laporan masyarakat hanya formalitas lalu menguap,” tegasnya.   Polisi Masih Bungkam   Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Sampang ( Satreskrim Polres Sampang) IPTU Nur Fajri Alim belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media masih belum mendapatkan respons dari pihak berwenang.   Publik kini menanti langkah nyata dari Polres Sampang untuk membuktikan komitmennya dalam melindungi masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan.   Redaksi

Jayawijaya, LiputanJatimBersatu,com. TNI dengan berbagi kasih di Papua melalui berbagai kegiatan seperti memberikan bantuan makanan, pakaian, dan pelayanan kesehatan gratis, serta membangun hubungan yang erat dengan masyarakat melalui kegiatan komunikasi sosial.   Tujuan utamanya adalah untuk memberikan rasa aman, membantu kesejahteraan, dan mempererat hubungan persaudaraan serta kebersamaan antara prajurit dan warga setempat.   Personel Satgas Yonif 521/DY Pos Napua kegiatan anjangsana sebagai upaya merawat kedekatan dengan warga kunjungan dilakukan di kediaman salah satu tokoh masyarakat Bpk Tabuni yang selama ini aktif mendukung terciptanya situasi aman di Kampung Napua, Distrik Napua, Jayawijaya, Papua Pegunungan (25/11/2025).   Setibanya di rumah Bpk Tabuni, Personel disambut hangat dan berbincang mengenai perkembangan kampung serta berbagai program yang sedang berjalan dan beliau adalah Salah satu Tokoh adat yang berpengaruh di wilayah.   Rasa syukur, terima kasih dan apresiasi atas kehadiran serta kontribusi personel TNI di daerah mereka dan mendukung upaya pemerintah, Terutama peran TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan di Papua.   Sebagai bentuk perhatian, Personel Pos Napua menyerahkan bantuan sembako untuk membantu kebutuhan harian keluarga dan sekaligus Pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim Kesehatan.   Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata,S.E,M.I.P, Melakukan kegiatan komunikasi sosial (Komsos) dan anjangsana dengan tokoh adat dan masyarakat setempat yang rutin terus di lakukan oleh Satgas Yonif 521/DY sangat efektif untuk menciptakan keakraban dan hubungan harmonis.   Kegiatan ini mencakup kegiatan baksos (bakti sosial) seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako dan kebutuhan pokok lainnya, serta kegiatan yang lebih sederhana seperti berbagi cerita, dengan tujuan untuk membantu kesulitan rakyat dan mendukung pembangunan Indonesia lebih maju di wilayah Papua.     *Prajurit Macan Kumbang Berhasil (Yonif 521/DY)*

Bojonegoro – Lembaga hukum Forum perjuangan purnawirawan Indonesia (FPPI) Kusnandar SH dan Hendrik Dewan Peradi datangi kantor Polres Bojonegoro lakukan pendamping kepada terpadu Nurul Ismawati   Dari hasil penyidikan Unit Tipidsus II ditangani , Bripka Andre Wijayanto memberikan pertanyaan mulai dari meminjam uang hingga terjadi lelang bank bnpn hingga terjadi eksekusi tanah hingga berpindah nama sertifikat Sugiharto   Dari hasil lidik keluar ruangan Polres Bojonegoro Kusnandar SH , menyampaikan ,   “Tampak tercepat pemeriksaan saksi hingga teradu dari hasil pemeriksaan ini nama Eko dan Mijan sudah mendatangi kantor Polres Bojonegoro begitu cepat beda dengan kasus pertama jeda terlalu panjang ,”papar Divisi Hukum FPPI   “ Dugaan ada d balik pertemuan ini terlalu cepat dalam penanganan , pengaduan dari Sugiharto . Ungkap Kusnandar   Kejangalan mulai dari lelang sampai nama dari Nurul Ismawati berganti debitur bernama Kustaji, ini sangat aneh dan luas tanah 6650 Nurul tidak mendapatkan hasil jual lelang sepersen pun   Tapi aneh surat itu sudah berganti nama Sugiharto Djojo, hingga teradu tidak menahui mulai dari pemanggilan sampai terjadi lelang dari pengadilan   “Saudari Nurul tidak pernah ada surat untuk hal tersebut, Nurul Ismawati terima ketika itu ada surat pemanggilan kalau tanahnya sudah dilelang itupun Nurul Ismawati tidak bisa hadir karena banyak masyarakat membawa senjata mau membabat tanaman yang sudah mulai panen.   Padahal Nurul selama masa pinjaman, Nurul pembayarannya baik-baik saja, hanya 2 Tahunan yang pernah menundak karena hingga ada 10 Jt agar di perpanjang       Pengacara Kusnandar SH., akan melaporkan dan berkoordinasi ke Organisasinya yaitu di FPPI untuk menentukan sikap atas kliennya yang Diduga Terdholimi.   Tiga pengacara Nurul juga akan meminta prosedur hasil eksekusi oleh pengadilan Negeri Bojonegoro, “Berdasarkan penetapan Nomor 8/Pdt.Eks.H.T/2024/PN.Bjn. Tanggal 7 Agustus 2025. tertanda: Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro. Juga ke Bank siapa yang mengambil dari Bank, Tanah atas nama Nurul Ismawati dan pihak terkait, bila diperlukan.   Di sisi lain Kanit Pidsus Naim   “kami tetap sesuai jalan pemeriksaan.

Jakarta – Baintelkam Polri meluncurkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (24/11/1025). Survei yang digelar bersama Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala itu menunjukkan peningkatan signifikan kepuasan publik di tahun 2025.   Kabid Yanmas Baintelkam Kombes Pol Yosef Sriyono mengatakan kerja sama survei ini sudah berjalan selama 10 tahun. Polri menyebut transformasi digital SKCK menjadi faktor utama peningkatan layanan. “Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses SKCK dari mana saja. Untuk wilayah Metro Jaya, pengambilan juga sudah bisa dilakukan di sejumlah polsek,” katanya.   Kemudian Kabid Yanmas Baintelkam menegaskan survei ini menjadi tolak ukur penting layanan publik Polri. “Survei ini adalah cermin bagi kami. Digitalisasi SKCK adalah komitmen kami menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Kombes Yosef.   Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Pripol Universitas Syiah Kuala, DR. M. Gausyah, menyebut angka kepuasan publik meningkat dari 86 menjadi 88,03. “Digitalisasi SKCK membuat proses lebih sederhana. Masyarakat kini tak perlu lagi sidik jari karena sudah terintegrasi dengan NIK Dukcapil,” jelasnya.   Dari sisi pengawasan eksternal, Ombudsman RI juga melihat tren positif. Siti Uswatun Hasanah, Kepala Keasistenan Penegakan Hukum Ombudsman, mengatakan layanan SKCK kini hampir bebas keluhan. “Di Ombudsman sudah lama tidak ada laporan soal SKCK. Kami juga lakukan mystery shopping, hasilnya petugas ramah, prosedur jelas, bahkan tidak ada pungli. Review resmi Ombudsman terkait layanan SKCK akan kami rilis Desember atau Januari nanti,” ujar Siti.

Jabar – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan Arahan dalam acara Apel Kasatwil di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengarahannya, Sigit menyinggung soal semangat Polri dalam meningkatkan pelayanan prima untuk seluruh masyarakat.   Menurut Sigit, Apel Kasatwil ini sendiri juga membahas untuk melakukan penguatan internal Kepolisian. Kegiatan ini juga mengingat kembali doktrin Tribrata dan Catur Prasetya.   “Intinya yang kita nantikan pada apel kasatwil ini tentunya menjadi semangat Polri untuk kemudian konsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang responsif, adaptif dan kemudian betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri seperti apa yang diharapkan masyarakat,” kata Sigit di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).   Apel Kasatwil bertajuk ‘Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat’ ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres akan bermalam di tenda selama tiga hari ke depan.   “Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam menjalankan tugas pokok fungsi sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri,” ujar Sigit.   Menurut Sigit, Apel Kasatwil juga menjadi wadah untuk melakukan refleksi apa saja yang sudah dilakukan dan melakukan perbaikan terhadap segala kekurangan yang ada. Di antaranya menanggapi Komisi Percepatan Reformasi Polri.   “Semangat upaya reformasi Polri untuk respon komisi ini juga bagian dari upaya kita melakukan perbaikan,” ucap Sigit.   Dalam kesempatan ini, Sigit menyebut, selain menghadirkan pembicara dalam negeri, Apel Kasatwil juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau pemadatan di Indonesia.   Menurut Sigit, di depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang dinyatakan sejak awal menjamin hak kebebasan masyarakat.   “Di satu sisi kita juga tentunya memiliki konsep dalam menghadapi rubuh massa yang tentunya apabila tidak kita kendalikan akan berdampak pada stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil,” ucap Sigit.   Lebih dalam lagi, Apel Kasatwil ini juga meluncurkan seragam Pamapta. Hal ini merupakan simbol komitmen Polri yang terus merespons cepat pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan pelayanan digital 110.   Sehingga pada saat ada pengaduan, Polri bisa segera turun, termasuk bagaimana kita memperkuat interaksi pelayanan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Tadi kita juga memperkenalkan beberapa model paket terkait pelayanan kepolisian ke depan. Supaya lebih masyarakat mudah mendapatkan pelayanan, tutup Sigit.

KOTA MALANG – Satlantas Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur (Jatim) terus menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas selama Operasi Zebra Semeru 2025.   Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, jajaran Satlantas Polresta Malang Kota membagikan 100 helm gratis kepada pengendara roda dua di sejumlah titik strategis Kota Malang.   Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung Fitransyah mengatakan, pembagian helm ini bertujuan untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menggunakan helm, baik untuk perjalanan jarak jauh maupun dekat.   “Kegiatan hari ini masih dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2025. Kami membagikan hampir 100 helm untuk mengingatkan masyarakat, khususnya pengendara roda dua agar selalu menggunakan helm,” ujar Kompol Agung, Senin (25/11/2025).   Ia mengatakan Operasi Zebra Semeru 2025 telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan berlalu lintas para pengendara di Kota Malang.   “Alhamdulillah, di wilayah poros KTL dan jalur utama sudah terlihat peningkatan. Data lengkap masih kami kumpulkan, tapi secara umum kepatuhan sudah membaik,” ungkap Kompol Agung.   Ia menambahkan, imbauan serta sosialisasi mengenai bahaya pelanggaran lalu lintas turut membantu menekan potensi kecelakaan.   Respons masyarakat selama operasi berlangsung juga dinilai sangat baik.   Banyak pengendara yang awalnya mengira akan ada penindakan, namun justru menerima edukasi, teguran lisan, dan pembagian helm gratis.   “Masyarakat menyambutnya dengan positif. Kami tidak melakukan penindakan, hanya teguran dan pembagian helm,” terangnya.   Kompol Agung kemudian mengimbau seluruh pengendara, terutama roda dua, untuk disiplin menjaga keselamatan diri dengan melengkapi seluruh persyaratan berkendara.   “Mari bersama menjaga keselamatan berlalu lintas, mematuhi rambu, dan memastikan kelengkapan kendaraan. Ini penting untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko kecelakaan,” pungkasnya.   Operasi Zebra Semeru 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai Senin (17/11/2025) hingga 1 Desember 2025. Hingga hari keempat pelaksanaan, kegiatan edukasi dan penertiban masih terus digencarkan.

Surabaya, LiputanJatimBersatu.com. Ketua RFIC (Pusat Respon Cepat Indonesia) DPW Jawa Timur melontarkan kritik keras terhadap kinerja Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya yang dinilai gagal menghadirkan perlintasan lalu lintas di kawasan Ngaglik, Surabaya, yang kini disebut sebagai salah satu titik paling rawan pelanggaran   Menurut hasil pantauan langsung RFIC di lapangan, pelanggaran lalu lintas di kawasan tersebut terjadi hampir setiap hari dan terkesan dibiarkan tanpa penindakan yang maksimal.   Beberapa bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan antara lain:   Pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm   Melawan arus di jam-jam padat   Parkir liar hingga memakan badan jalan   Penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan warga   Pengendara di bawah umur yang bebas berkendara   “Kami turun langsung ke lapangan. Apa yang kami temukan sangat memprihatinkan. Pelanggarannya masif, tapi hampir tidak terlihat kehadiran petugas. Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan Satlantas,” tegas Imam Arifin dalam keterangannya kepada media.   Dinilai Ada Pembiaran Sistematis   RFIC menilai kondisi ini tidak bisa lagi disebut sebagai kelalaian biasa, melainkan mengarah pada pembiaran yang terstruktur. Minimnya patroli, jarangnya razia, serta tidak adanya efek jera bagi pelanggar dianggap sebagai indikator lemahnya penegakan hukum.   “Kalau razia nyaris tidak pernah ada, patroli sangat jarang terlihat, maka wajar masyarakat mengira ada pembiaran. Jangan sampai masyarakat berpikir hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tambahnya.   Situasi tersebut, menurut Imam, berpotensi besar meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, serta mengancam keselamatan pengguna jalan lain, khususnya pejalan kaki dan pengendara yang mematuhi aturan.   Desakan Evaluasi Internal dan Peran Kapolrestabes   Dalam pernyataannya, Imam mendesak Kapolrestabes Surabaya untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satlantas.   Beberapa tuntutan RFIC meliputi:   Audit internal terhadap kinerja personel Satlantas   Penambahan personel di titik-titik rawan   Patroli rutin yang terjadwal dan terbuka untuk publik   Penindakan tegas dan transparan terhadap seluruh pelanggaran   “Jangan menunggu korban jatuhan baru bergerak. Polisi seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan hanya terlihat saat ada seremonial operasi,” ujar Ketua RFIC.   Warga Mengeluh Kondisi Lalu Lintas Semrawut   Sorotan RFIC juga diperkuat oleh keluhan warga sekitar Ngaglik. Sejumlah warga mengaku resah dengan kondisi lalu lintas yang semrawut, gangguan knalpot brong, hingga ketakutan melintas pada jam-jam tertentu.   Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan:   “Setiap hari ribut suara motor. Banyak yang ugal-ugalan. Kami jarang melihat polisi berjaga di sini.”   Hingga Berita Ini Diturunkan   Sampai berita ini diturunkan, pihak Satlantas Polrestabes Surabaya belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan RFIC DPW Jawa Timur, meski telah diupayakan konfirmasi oleh awak media.   RFIC menegaskan akan terus mengawali persoalan ini sebagai bentuk fungsi kontrol sosial.   Saniman

Jakarta – LiputanJatimBersatu,com. Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menyerukan penguatan solidaritas dan kepemimpinan global yang tegas untuk menghadapi krisis multidimensi yang terus membayangi dunia. Seruan ini disampaikan saat Wapres menyampaikan pernyataan nasional pada sesi KTT G20 di Johannesburg Expo Centre (NASREC), Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).   Pada sesi ke-2 bertema “A Resilient World – The G20’s Contribution”, Wapres menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kepemimpinan Afrika Selatan, sekaligus menggarisbawahi prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Wapres menekankan bahwa bagi Indonesia, ketahanan pangan bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar rakyat.   Lebih jauh, Wapres menjelaskan pengalaman Indonesia sebagai negara kepulauan di Cincin Api Pasifik yang menghadapi lebih dari 3.000 bencana tiap tahun yang membentuk pendekatan Indonesia dalam mempromosikan ketahanan berkelanjutan, sebuah kerangka yang menyinergikan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.   Menutup pernyataannya, Wapres menegaskan bahwa sebagai forum yang mewakili 85 persen PDB dunia, G20 memiliki tanggung jawab moral untuk memberi teladan. Pertumbuhan dan ketahanan, menurutnya, harus berjalan beriringan demi menghadirkan harapan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua.

Surabaya – LiputanJatimBersatu,com. Sebuah video yang diunggah akun Instagram @viralforjustice menuai kritik luas setelah narasi di dalamnya dinilai mengandung unsur provokatif dan bernuansa SARA. Video tersebut menyebut bahwa gerakan “#forjustice” hadir untuk “mengembalikan hak, harkat, dan martabat orang Surabaya, terutama orang Jawa,” sebuah klaim yang memicu kekhawatiran publik terkait potensi munculnya sentimen etnis di kota metropolitan tersebut.   Konten tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sosial, terlebih Surabaya merupakan kota besar dengan tingkat keberagaman suku, budaya, dan latar belakang yang tinggi. Para pemerhati media sosial menilai narasi semacam ini berisiko memunculkan polarisasi dan gesekan horizontal jika dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi.   Aliansi Madura Indonesia (AMI), salah satu organisasi yang berada di Jawa Timur, memberikan tanggapan keras atas beredarnya video tersebut.   Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menyebut narasi dalam video itu sebagai bentuk komunikasi publik yang tidak bertanggung jawab.   “Kami mengecam keras narasi bernuansa SARA yang muncul dalam video tersebut. Ini bukan hanya tidak mendidik, tetapi juga memiliki potensi memecah belah masyarakat Surabaya. Tidak ada ruang untuk sentimen etnis dalam gerakan apa pun, apalagi yang mengatasnamakan keadilan,” tegas Baihaki.   Ia menegaskan bahwa Surabaya adalah kota yang dibangun oleh kerja keras banyak kelompok, bukan milik eksklusif satu etnis tertentu.   “Surabaya tumbuh dari keberagaman. Madura, Jawa, Tionghoa, Arab, dan ratusan kelompok lain berkontribusi dalam membentuk karakter kota ini. Tidak pantas ada pihak yang mencoba mengklaim Surabaya sebagai milik satu golongan saja,” ujarnya.   Baihaki juga mengingatkan bahwa masyarakat harus semakin cermat dalam menyikapi konten di media sosial yang mengandung narasi provokatif. Ia menilai perlunya penguatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengandung bias identitas.   “Masyarakat jangan mudah terpancing. Kami mendorong seluruh elemen untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan tidak dijadikan panggung adu domba,” katanya.   AMI menyatakan siap berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, aktivis, dan institusi pemerintah untuk mencegah timbulnya konflik sosial berbasis sentimen etnis di Surabaya.   Sebagai kota urban dengan migrasi penduduk yang tinggi, Surabaya selama ini dikenal mampu menjaga stabilitas sosial meski dihuni beragam latar belakang. Karena itu, kemunculan narasi yang mencoba mengangkat superioritas etnis tertentu dinilai sangat berbahaya bagi kohesi sosial yang sudah terbangun.   Baihaki menilai perlu adanya sistem deteksi dini terhadap konten-konten digital bernuansa SARA, termasuk penguatan peran pemerintah kota dalam menjaga ruang publik tetap kondusif.