Day: November 25, 2025

Jawa Barat – LiputanJatimBersatu,com. Perkumpulan Wartawan Fast Respon Indonesia Center ( DPC FRIC BOGOR RAYA) Counter Polri, Ketua DPC Agussalim , Menerima kunjungan (Meet Up) dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW JAWA BARAT) Bunda Hj. Widaningsih. Spd. dan Sekwil DPW H.Mustofa serta anggota DPW Jawa Barat. Pakansari Bogor.senin (24-11-25)     Agus mengatakan, anggota harus benar benar di pilih ke anggotaanya agar tidak menyalahi kode EtiK, tidak sembarangan dalam merekrut keanggotaan, jangan hanya nama dan medianya saja, tapi tidak pernah mengangkat berita berita kepolisian dan pemerintahan maka anggota harus menanda tangani (Fakta Integritas)” ucap Agus   Adapun kunjungan tersebut dalam rangka peningkatan sinergritas antara DPC dan DPW, terutama dalam pelaksanaan tugas dan program program FRIC kedepan.   Ketua DPC FRIC Bang Agus” menambahkan terima kasih atas kunjungan silahturahmi dan DPW Jawa Barat dan jajaran, dan mengharapkan sinergitas dan hubungan baik selama ini tetap dipertahankan.   Sementara itu, Ketua DPW mengakan silaturahmi hubungan antar lembaga dan wartawan agar tetap bersinergi dalam melayani informasi dan pengawasan berita berita journalis” tutur Widaningsih   “Koordinasi antar DPC dan DPW Jawa Barat ini sangat lah penting demi menjaga martabat organisasi serta pelaksanaan tugas masing-masing diwilayah” tutup H. Mustofa

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 24 November 2025 untuk meminta laporan terkait stabilitas inflasi dan kondisi ekonomi daerah. Dalam pertemuan tersebut, Mendagri melaporkan bahwa angka inflasi saat ini year-on-year 2,86 persen dan year-to-date 2,1 persen.   “Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ucapnya.   Mendagri menambahkan, komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan perbaikan signifikan dan keluar dari urutan daftar pangan bermasalah. “Daerah-daerah yang mengalami penurunan (harga) makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik saya kira oleh Menteri Pertanian Pak Amran, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog bekerja sama dengan teman-teman Pemda,” tuturnya.   Meski demikian, Tito melaporkan adanya kenaikan pada bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras, yang perlu diantisipasi terutama untuk mendukung program MBG. Selain itu, Mendagri juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dibahas secara berkala bersama Presiden.   “Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8 persen,” jelasnya.   Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, Mendagri juga melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah per tanggal 23 November 2025. Menurut Tito, pendapatan 552 daerah tercatat rata-rata capaian 82 hingga 83 persen, sedangkan untuk belanja daerah berada pada angka kurang lebih 68 persen.   “Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen gitu,” katanya.   Dalam kesempatan tersebut, Mendagri turut menyampaikan isu lain kepada Presiden Prabowo termasuk progres dukungan Kemendagri dalam program pemerintah dan Komite Percepatan Pembangunan Papua. “Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 24 November 2025 untuk meminta laporan terkait stabilitas inflasi dan kondisi ekonomi daerah. Dalam pertemuan tersebut, Mendagri melaporkan bahwa angka inflasi saat ini year-on-year 2,86 persen dan year-to-date 2,1 persen.   “Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ucapnya.   Mendagri menambahkan, komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan perbaikan signifikan dan keluar dari urutan daftar pangan bermasalah. “Daerah-daerah yang mengalami penurunan (harga) makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik saya kira oleh Menteri Pertanian Pak Amran, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog bekerja sama dengan teman-teman Pemda,” tuturnya.   Meski demikian, Tito melaporkan adanya kenaikan pada bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras, yang perlu diantisipasi terutama untuk mendukung program MBG. Selain itu, Mendagri juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dibahas secara berkala bersama Presiden.   “Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8 persen,” jelasnya.   Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, Mendagri juga melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah per tanggal 23 November 2025. Menurut Tito, pendapatan 552 daerah tercatat rata-rata capaian 82 hingga 83 persen, sedangkan untuk belanja daerah berada pada angka kurang lebih 68 persen.   “Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen gitu,” katanya.   Dalam kesempatan tersebut, Mendagri turut menyampaikan isu lain kepada Presiden Prabowo termasuk progres dukungan Kemendagri dalam program pemerintah dan Komite Percepatan Pembangunan Papua. “Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIN menyampaikan laporan sekaligus menerima arahan langsung Presiden Prabowo terkait masa depan riset dan inovasi nasional.   Arif Satria mengatakan bahwa dirinya bersama Wakil Kepala BRIN melaporkan langkah-langkah jangka pendek yang telah disiapkan untuk menata ulang organisasi dan memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Presiden Prabowo, lanjut Arif, menegaskan pentingnya peran BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi nasional.   “Pak Presiden berpesan bahwa BRIN adalah sebuah institusi riset yang sangat penting buat bangsa ini dan diharapkan harus selalu memberi harapan baru dengan temuan-temuannya, dengan inovasi-inovasinya, agar berbagai masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan,” ujar Arif dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.   Arif mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta BRIN memperkuat percepatan hilirisasi inovasi, termasuk kolaborasi strategis dengan kementerian dan lembaga, termasuk Danantara serta Agrinas. Bahkan, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus mengenai kemitraan strategis antara BRIN dan Agrinas.   “Agrinas adalah partner yang harus benar-benar menjadi mitra dalam hilirisasi, inovasi maupun riset. Sehingga Agrinas Palma, Agrinas Pangan, Agrinas Jaladri ini bisa mendapatkan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi pangan. Karena bagi Bapak Presiden, masalah swasembada pangan itu sesuatu yang harus benar-benar diwujudkan,” ungkap Arif.   Presiden Prabowo juga menekankan bahwa swasembada pangan harus diperluas, bukan hanya pada komoditas pangan seperti padi dan jagung. Sebagai tindak lanjut, BRIN akan membentuk pusat penelitian baru untuk memperkuat produksi protein nasional.   “Insyaallah kami akan segera membentuk pusat penelitian perikanan tangkap untuk bisa menunjang target peningkatan produksi untuk protein ini,” ucapnya.   Selain sektor pangan, Presiden Prabowo juga menugaskan BRIN untuk mendukung berbagai industri strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif pada garmen dan sepatu, namun perlu memperkuat kemandirian di sektor elektronik.   Dalam kesempatan tersebut, Arif turut melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa BRIN telah menyiapkan sejumlah inovasi di sektor alutsista. BRIN disebut akan memperluas kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia, Pindad, serta industri otomotif nasional.   “Saya kira Maung yang sudah diproduksi oleh Pindad ini terus akan diperkuat R&D-nya,” tutur Arif.   Arif pun menilai arahan Presiden Prabowo membuka momentum besar bagi konsolidasi riset nasional. “Ini saya kira momentum yang sangat baik sekali untuk konsolidasi riset dan inovasi nasional, agar ini bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi kita,” pungkasnya.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 23 November 2025. Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.   Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.   Pertemuan juga membahas mengenai penanganan sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.   Menurut Seskab Teddy, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi. “Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,’” tulis Seskab Teddy.   Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali bersikap tegas. Ia mengungkap temuan 250 ton beras ilegal yang masuk lewat Sabang Aceh, tepatnya di gudang PT Multazam Sabang Group. Beras asal Thailand itu masuk tanpa izin pemerintah pusat di saat stok beras nasional justru berada pada posisi tertinggi di akhir tahun.   Amran menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah sudah jelas, tidak ada ruang untuk impor tanpa izin. Ia bahkan menyebut temuan ini janggal karena ada indikasi perencanaan. Mulai dari proses rapat hingga izin impor yang tiba-tiba muncul.   Di hadapan publik, Amran memberikan ultimatum keras. Ia menelpon satu per satu pejabat di kementerian untuk memastikan tidak ada yang bermain. “Kalau ada Dirjen yang meloloskan, hari ini berakhir jabatannya,” tegasnya.   Kementan juga menyegel gudang penyimpanan dan menyerahkan proses hukum ke pihak berwenang. Amran memastikan pemerintah tidak akan menoleransi penyelundupan pangan yang mengancam kedaulatan pangan nasional dan akan menindak siapapun yang terlibat.   #MentanAmran #BerasIlegal #SabangAceh #ImporIlegal #KedaulatanPangan #Kementan #PengawasanPangan #AmranSulaiman #IndonesiaFoodSecurity #PenindakanImporIlegal