Liputan Jatim Bersatu

Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-80 Polres Ngawi Gelar Dzikir dan Doa Bersama

 

 

 

NGAWI – LiputanJatimBersatu,com. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Ngawi Polda Jatim menggelar kegiatan Dzikir dan Doa Kemerdekaan di Masjid Miftahul Huda Polres Ngawi, pada Minggu malam (10/8/2025).

 

Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh Polsek jajaran Polres Ngawi Polda Jatim.

 

Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon yang diwakili Wakapolres Ngawi, Kompol Asrori Khadhafi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur atas nikmat kemerdekaan, sekaligus momentum untuk mendoakan bangsa agar senantiasa diberikan kedamaian, keamanan, dan keberkahan.

 

“Dzikir dan doa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan serta melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan karya nyata,” ujarnya.

 

Dengan Dzikir dan doa bersama ini juga diharapkan, kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Ngawi,Polda Jatim dapat terus terpelihara.

 

Selain anggota Polres Ngawi, turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah TNI yakni perwakilan dari Kodim 0805 Ngawi, Batalyon Armed 12 Ngawi, dan Ketua MUI Kab. Ngawi serta para ulama Kabupaten Ngawi.

 

“Sinergi TNI, Polri, dan tokoh agama ini diharapkan dapat semakin mempererat persatuan demi mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,” pungkas Wakapolres Ngawi.

More To Explore

Fashion

Negara Salah Prioritas: Rakyat Kecil Dikorbankan, Seragam Advokat Dipikirkan!

Surabaya, — Liputanjatimbersatu.com. Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM.* melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan negara yang dinilai jauh dari rasa Keadilan Publik, dengan menyoroti wacana Penyeragaman Advokat di Tengah Realitas Penegakan Hukum yang masih menyisakan ketimpangan Akut.   _“Ini ironi. Ketika rakyat kecil berteriak mencari Keadilan, negara

Fashion

Pemerintah Belanda Dukungan Penuh Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Rabat – Liputanjatimbersatu.com. Peta diplomasi internasional terkait isu Sahara Maroko kembali mengalami kemajuan signifikan. Pada Selasa, 7 April 2026, Pemerintah Kerajaan Belanda secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko, seraya menyebutnya sebagai solusi yang paling layak dan realistis untuk mengakhiri persengketaan wilayah tersebut.   Pernyataan