Manado, liputanJatimBersatu.com.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan peninjauan langsung ke Data Center Telkom Sulawesi Utara pada Rabu (24/9/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan Siber Wilayah Sulawesi Utara yang dihadiri oleh Tim Kemenko Polkam, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.
Langkah peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur, layanan, serta kapasitas keamanan siber di salah satu pusat data strategis yang menopang layanan digital instansi pemerintah dan sektor vital di wilayah Sulawesi Utara.
Data Center Telkom Sulut Dinilai Andal dan Aman
Berdasarkan hasil evaluasi, Data Center Telkom Sulut telah memenuhi standar keandalan dan keamanan, baik dari sisi infrastruktur, pengelolaan akses, maupun kepatuhan terhadap audit eksternal. Dengan kapasitas 90 rak server yang sebagian besar telah terisi oleh instansi pemerintah dan sektor strategis, pusat data ini dipandang memiliki peran krusial dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.
Fasilitas tersebut dilengkapi dengan sistem redundansi listrik dan pendingin, pengamanan fisik yang ketat, serta perlindungan jaringan berlapis. Selain itu, layanan seperti mirroring, segmentasi jaringan, Smart Hands, dan pemisahan akses private-public dinilai mampu memperkuat mitigasi risiko dan menjaga kelangsungan layanan saat terjadi gangguan.
Rekomendasi: Integrasi dan Monitoring Lebih Kuat
Meski hasil peninjauan menunjukkan kesiapan yang memadai, Kemenko Polkam menekankan masih perlunya peningkatan di sejumlah aspek strategis. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:
Integrasi keamanan siber lintas unit dengan BSSN agar koordinasi penanganan insiden lebih cepat dan efisien.
Penerapan prinsip security by design dalam setiap pengembangan layanan digital, sehingga aspek keamanan menjadi bagian utama sejak awal perancangan.
Peningkatan kapasitas monitoring anomali trafik untuk mendeteksi potensi serangan siber sedini mungkin.
Standardisasi layanan keamanan bagi tenant pengelola data kritis sehingga semua pengguna pusat data memiliki tingkat perlindungan yang sama.
Menurut perwakilan Kemenko Polkam, rekomendasi ini penting untuk memperkuat sinergi antara penyedia layanan, instansi pemerintah, dan BSSN dalam membangun ketahanan siber nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Ketahanan Siber Jadi Agenda Prioritas
Kemenko Polkam juga menegaskan bahwa tantangan keamanan siber semakin kompleks seiring dengan meningkatnya transformasi digital di sektor pemerintahan maupun industri. Ancaman mulai dari serangan ransomware, kebocoran data, hingga infiltrasi jaringan strategis menjadi isu yang harus diantisipasi secara serius.
“Ketahanan siber bukan hanya urusan teknis, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional. Data pemerintah, layanan publik, hingga infrastruktur vital harus terlindungi dengan standar yang kuat dan mekanisme yang terintegrasi,” ujar salah satu pejabat Kemenko Polkam saat rakor.
BSSN sebagai lembaga yang memiliki mandat khusus di bidang keamanan siber juga diharapkan memperkuat kolaborasi dengan operator pusat data seperti Telkom, serta membangun sistem deteksi dini berbasis artificial intelligence (AI) untuk menganalisis pola ancaman secara real time.
Sinergi untuk Indonesia Tangguh Digital
Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan data di Sulawesi Utara tidak hanya mendukung layanan pemerintahan dan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem nasional yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman digital global.
Dengan evaluasi berkelanjutan, penerapan standar keamanan yang konsisten, serta sinergi lintas lembaga, Kemenko Polkam optimistis bahwa Indonesia mampu membangun fondasi ketahanan siber yang kokoh sebagai bagian dari kedaulatan nasional di era digital.
Redaksi
