Surabaya,LiputanJatimBersatu,com. Aksi mencurigakan berupa penggalian kabel primer kembali menghebohkan warga Kalijudan, Surabaya. Dalam dua malam berturut-turut, Jumat (27/9) dan Sabtu (28/9), sekelompok orang dengan truk, rantai besi, dan linggis nekat beroperasi di tengah permukiman padat. Aktivitas itu sekilas mirip proyek resmi milik Telkom, namun tanpa dokumen legalitas sedikit pun.
Berdasarkan penelusuran, kegiatan tersebut dipimpin pria berinisial AH dugaan kuat dibiayai BM. Dengan rapi mereka mengatur pengerukan kabel, seolah memiliki mandat resmi. Padahal ketika diminta menunjukkan surat tugas, nota dinas, maupun simlock dari Telkom, A gagal memperlihatkan dokumen apapun.
“Kalau memang resmi, tidak ada alasan untuk menunda. Kenapa harus menunggu sampai larut hanya untuk memperlihatkan surat perintah kerja?” sindir salah seorang wartawan LiputanJatimBersatu,com. Saniman yang turut menekan penghentian aktivitas.
Tekanan Publik Vs Dugaan Oknum
Hingga pukul 01.30 WIB, dokumen izin tak kunjung hadir. Wartawan bersama ormas akhirnya mendesak penghentian paksa. Aparat kepolisian datang, Galian memang ditutup, tetapi hanya ditimbun seadanya, meninggalkan kerusakan di halaman warga.
Seorang warga, EA, menuturkan keresahannya:
“Malam-malam ribut, halaman saya rusak. Penutup galian asal-asalan. Jelas kami dirugikan.”
Kehadiran oknum berseragam dalam peristiwa ini memunculkan tanda tanya serius: apakah ada keterlibatan pihak berwenang dalam melindungi praktik ilegal ini?
Modus Mafia Kabel?
Fakta bahwa aksi berlangsung dua malam beruntun dengan truk dan peralatan berat mengindikasikan skema yang lebih besar dari sekadar pencurian biasa. Pola kerja menyerupai proyek resmi, lengkap dengan manuver penundaan dokumen, memperlihatkan modus operandi yang terorganisir.
Dugaan pun mengarah pada adanya mafia kabel – kelompok terstruktur yang mengincar aset vital negara dengan memanfaatkan atribut pekerjaan resmi sebagai tameng. Jika benar, kerugian tidak hanya menimpa masyarakat, tetapi juga negara melalui gangguan layanan telekomunikasi dan biaya perbaikan infrastruktur.
Tanggung Jawab Telkom Dipertanyakan
Masyarakat mendesak PT Telkom turun tangan dan membuat laporan resmi ke aparat penegak hukum. Tanpa langkah tegas, kasus ini rawan tenggelam dalam “abu-abu” legalitas, apalagi jika benar ada oknum aparat yang ikut bermain.
“Telkom harus buka suara. Kalau diam, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa aset vital negara ini benar-benar dijaga?” tegas seorang tokoh warga.
Kini, publik menunggu: apakah Telkom dan aparat berani membongkar jaringan di balik aksi ini, ataukah kasus pencurian kabel Kalijudan hanya akan menjadi satu dari sekian banyak peristiwa serupa yang lenyap tanpa ujung?
Anugrah
