Jambi – LiputanJatimBersatu,com. Sungguh ironi. Program pembangunan pemerintah yang ada di BWSS VI Jambi ternyata di atur oleh dua politisi Jambi. Konfirmasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BWSS VI Jambi Joni Raslansyah. Menurut, jika kelompok Tani di Jambi mau mendapatkan Program P3A TGAI terlebih dahulu harus melapor ke Anggota DPR RI, H. Bakri dan Edi Purwanto. Menurutnya merekalah yang mengatur kelompok petani siapa saja yang mesti berhak mendapatkan Program tersebut.
“Kalau anda ingin mendapatkan Program P3A Mesti lapor dulu ke H. Bakri dan Edi Purwanto” Ucap sumber mendengarkan penjelasan Kepala Balai BWSS VI Jambi, Joni Rahalsyah.
Pernyataan Kepala Balai tersebut sangatlah janggal. Sebagai pimpinan, tentu tak ayal ia distell orang lain untuk melaksanakan program pembangunan di Jambi yang merupakan wilayahnya. Semestinya kepala Balai mampu melaksanakan program tersebut secara adil dan jujur demi pembangunan yang merata di Jambi.
Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi menyayangkan sikap kepala Balai yang dinilai tidak profesional. Sebagai pejabat publik, semestinya ia harus bersikap adil dan profesional dalam melaksanakan program pembangunan. Kalau ia mudah di stel oleh seseorang maka, program pembangunan tersebut menjadi salah arah. Dan daerah Kabupaten yang ada di Jambi sangat dirugikan.
“Sebagai pejabat publik, ia tidak boleh begitu. Pembangunan bisa tidak merata dan Daerah sangat dirugikan kalau program di atur pihak luar” Ucap Saiful Roswandi.
