Day: November 26, 2025

Jakarta – Polri mengundang Kepolisian Hong Kong (Hong Kong Police Force) sebagai salah satu pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Hal itu dalam rangka mencari referensi model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Tanah Air. “Kita mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong, terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Senin (24/11/2025).   Jenderal Sigit menyatakan tengah berupaya mengubah pola penanganan aksi massa yang mulanya mengamankan menjadi melayani. Hal itu untuk mewujudkan kebebasan berpendapat di muka publik.   “Juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita, dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat,” jelasnya.   Sigit menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga stabilitas nasional.   “Tentunya apabila ini tidak kita kendalikan, tentunya akan berdampak terhadap stabilitas kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain, yang tentunya harus kita jaga,” terang Jenderal Sigit.   Eks Kabareskrim Polri itu menyebut bahwa perihal penanganan aksi massa turut menjadi salah satu evaluasi yang dibahas pada Apel Kasatwil tahun ini. Perihal itu senada dengan upaya transformasi Korps Bhayangkara yang tengah berjalan.   “Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam Apel Kasatwil ini. Tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan-perbaikan maupun perubahan,” tutur Sigit.   Selain evaluasi, dalam kegiatan itu juga Jenderal Sigit memberikan pengarahan terkait model pelayanan publik ke depan. Dengan pola baru itu, dia menjanjikan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.   “Intinya kita harapkan dengan Apel Kasatwil ini, tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” pungkasnya.

Jakarta – LiputanJatimBersatu,com. Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global.   Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis.   Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia.   Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat.   “Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak  kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil,” ucap Sigit dikutip, Rabu (26/11/2025).   Apel Kasatwil bertajuk ‘Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat’ ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda sslama tiga hari ke depan.   “Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri,” ujar Sigit.

Jakarta — LiputanJatimBersatu,com. Polri menampilkan peragaan lengkap konsep pelayanan unjuk rasa dalam rangka Apel Kasatwil Tahun 2025, sebagai bentuk kesiapan operasional dan penyegaran SOP dalam pengendalian massa yang lebih humanis, modern, dan berbasis hak asasi manusia. Peragaan yang dilakukan oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri tersebut memperlihatkan secara utuh lima tingkatan eskalasi unjuk rasa, mulai dari situasi tertib hingga eskalasi rusuh berat, berikut langkah-langkah kepolisian yang harus dilakukan pada setiap tahap.   Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Moh. Ngajib menjelaskan bahwa model pelayanan unjuk rasa ini merupakan penyempurnaan dari pola lama, dengan menekankan profesionalisme, proporsionalitas, dan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM dalam Perkap No. 8 Tahun 2009.   “Peragaan ini bukan sekadar simulasi, tetapi penegasan bahwa setiap tindakan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa harus sesuai prosedur, terukur, dan menghormati hak-hak warga. Itulah standar pelayanan yang wajib diterapkan di seluruh satuan wilayah,” tegas Brigjen Ngajib.   Dalam kegiatan tersebut, Polri memeragakan tata cara pelayanan unjuk rasa berdasarkan lima tingkat eskalasi:   1. Tertib – Massa patuh imbauan dan kegiatan masyarakat tetap berjalan lancar. Petugas menerapkan kehadiran polisi sebagai tindakan pencegahan (deterrent) serta imbauan lisan.   2. Kurang Tertib – Massa mulai mengejek, provokasi ringan, dan tidak mengindahkan imbauan. Petugas menerapkan kendali tangan kosong lunak dan negosiasi oleh Kapolres sebagai pengendali taktis.   3. Tidak Tertib – Massa mulai melempar, melakukan pembakaran lokal, atau gangguan yang menyebabkan luka ringan. Petugas melakukan kendali tangan kosong keras dan pendorongan dengan meriam air (AWC).   4. Rusuh – Massa melakukan kekerasan, perusakan, serangan fisik, dan penutupan jalan secara masif. Petugas menerapkan penggunaan senjata tumpul, gas air mata, atau alat non-mematikan sesuai standar.   5. Rusuh Berat – Situasi meningkat hingga memerlukan lintas ganti ke satuan Brimob atau penanganan oleh tim Raimas jika tidak tersedia PHH Brimob.   Menurut Brigjen Ngajib, penyederhanaan prosedur dari 38 tahap menjadi lima fase membuat pola pelayanan lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh petugas, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian.   “Kita ingin seluruh Kasatwil memahami bahwa respons kepolisian tidak boleh reaktif. Ia harus melalui tahapan yang jelas, dengan evaluasi pada setiap tindakan. Inilah bentuk modernisasi pengendalian massa yang akuntabel,” ujarnya.   Peragaan tersebut memperlihatkan keterlibatan terpadu berbagai fungsi kepolisian, seperti:   – Sabhara sebagai Dalmas awal,   – Propam sebagai pengawas tindakan dan kepatuhan prosedur,   – Lalu Lintas untuk pengaturan arus,   – Reskrim dalam identifikasi provokator dan pelaku pidana,   – Intelkam untuk penggalangan massa,   – Humas melakukan dokumentasi dan publikasi,   – K-9 untuk sterilitas area,   – serta tim negosiator bersertifikasi untuk meredam eskalasi.   Teknologi baru juga ditampilkan, seperti helm Dalmas dengan konektor suara yang memungkinkan instruksi didengar hingga radius 2 km, serta penggunaan drone dalam pengambilan keputusan taktis.   Brigjen Ngajib menegaskan bahwa tujuan utama peragaan ini adalah menyamakan persepsi seluruh Kasatwil dalam memberikan pelayanan unjuk rasa yang humanis namun tetap tegas.   “Pelayanan unjuk rasa bukan sekadar pengamanan, tetapi pelayanan publik. Kita wajib memastikan massa dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, dan negara tetap hadir menjaga ketertiban umum secara proporsional,” ujar Dirsamapta.   Ia menambahkan bahwa kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penguasaan lapangan menjadi kunci sukses aparat di era sekarang.   “Kapolres harus dikenal oleh masyarakatnya. Semakin baik hubungan polisi dengan warga, semakin kecil potensi eskalasi unjuk rasa meningkat,” tutup Brigjen Ngajib.

Jawa Barat – LiputanJatimBersatu,com. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) secara konsisten melaksanakan sebuah tradisi harian yang khidmat dan memperkuat disiplin serta identitas kebangsaan anggotanya. Setiap hari, tepat pukul 10.00 WIB, aktivitas di seluruh satuan kerja Polda Jabar akan terhenti sejenak. Pada jam tersebut, melalui pengeras suara dikumandangkanlah lagu kebangsaan “Indonesia Raya” yang disusul dengan pembacaan ulang Tribrata dan Catur Prasetya. Ritual singkat ini menjadi momen refleksi kolektif yang wajib diikuti oleh seluruh anggota sebagai penegasan jiwa korsa.   Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H. mengatakan bahwa Saat lagu kebangsaan mulai mengalun, seluruh personel Polri, dari pimpinan hingga staf, tanpa terkecuali, diwajibkan untuk segera mengambil sikap sempurna di tempat mereka berada. Mereka harus berdiri tegak dan melakukan hormat sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada lambang negara dan kedaulatan bangsa. Tindakan ini merupakan penanaman nilai-nilai patriotisme secara masif dan harian, sekaligus menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan tugas mulia.   “Setelah alunan Indonesia Raya berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Tribrata, yang merupakan pedoman hidup Polri, dan Catur Prasetya, yang memuat empat komitmen utama dalam pelaksanaan tugas. Seluruh anggota mendengarkan dan meresapi setiap butir dari pedoman etik tersebut. Tradisi harian ini berfungsi sebagai pengingat mendasar akan sumpah jabatan, etika profesi, serta tanggung jawab besar mereka sebagai penegak hukum yang harus melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat dengan profesionalisme.” ungkapnya, Selasa (26/11/2025)   Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H., menegaskan bahwa disiplin harian ini adalah manifestasi dari penekanan pimpinan terhadap karakter anggota yang profesional dan bermoral. “Setiap butir yang didengar, baik lagu kebangsaan, Tribrata, maupun Catur Prasetya, adalah nutrisi spiritual bagi jiwa Korps Bhayangkara. Ini memastikan setiap anggota memulai atau melanjutkan tugasnya dengan kesadaran penuh bahwa Negara bangga sama Polda Jabar dan bahwa mereka membawa nama baik institusi,” jelasnya.   Dengan berdirinya seluruh anggota setiap pukul 10.00 WIB untuk menghormati lagu kebangsaan dan mendengarkan pedoman etika, Polda Jabar mengirimkan pesan yang jelas mengenai komitmennya terhadap disiplin, nasionalisme, dan etika kepolisian. Tradisi ini diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi kehormatan institusi dan memberikan dorongan moral yang kuat kepada seluruh personel untuk konsisten dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, menjadikannya teladan bagi kepolisian daerah lainnya di Indonesia.   Bandung, 26 November 2025   Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar

Jakarta – LiputanJatimBersatu,com. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah dari detikcom. Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian terhadap konsistensi Mendagri dalam membina dan mendorong pemerintah daerah (Pemda) menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Kemendagri dinilai mampu menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat daerah.   Penilaian tersebut tercermin dari sejumlah capaian, di antaranya inflasi yang stabil di kisaran 2 persen, serta penerapan monitoring inflasi mingguan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga level kabupaten/kota. Selain itu, Mendagri dinilai berperan aktif memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan optimal, pendapatan daerah meningkat tanpa membebani masyarakat, serta ekosistem kemudahan berusaha semakin baik melalui perizinan yang lebih cepat dan efisien. Upaya tersebut membuat perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga.   Pada sambutannya, Mendagri memaparkan berbagai langkah yang ditempuh Kemendagri dalam menangani pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan. Ia menjelaskan bahwa Kemendagri telah menjalankan sejumlah inisiatif, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang rutin digelar sejak September 2022. Pada awal pelaksanaan rakor, tingkat inflasi masih berada di angka 5,9 persen. Namun, berkat konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, inflasi berhasil ditekan hingga stabil di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Bahkan, inflasi Oktober 2025 secara year-on-year (YoY) tercatat sebesar 2,86 persen. Kondisi tersebut menjadi kabar baik karena mampu menjaga keseimbangan bagi produsen dan konsumen sekaligus memastikan keterjangkauan harga.   Selain pengendalian inflasi, Kemendagri juga memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala. Melalui pertemuan rutin, Mendagri dan jajaran menelaah data yang disampaikan BPS guna melihat tren ekonomi di setiap daerah.   “Yang tinggi pertumbuhan ekonominya kita minta untuk dijaga, yang rendah kita dorong melalui peran dari teman-teman kementerian/lembaga lain dan juga daerah,” jelasnya.   Untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah, Kemendagri juga melakukan evaluasi pendapatan dan belanja APBD setiap bulan. Menurut Mendagri, pendapatan daerah yang tinggi idealnya diiringi dengan realisasi belanja yang juga tinggi, sehingga peredaran uang dapat berlangsung optimal di masyarakat. Dengan demikian, daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi swasta turut meningkat.   Langkah strategis lainnya adalah dorongan agar seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran MPP dinilai menjadi instrumen penting dalam memudahkan proses berusaha karena mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi, mulai dari Dukcapil, perizinan, paspor, hingga sertifikat tanah.   “Dengan adanya kemudahan berusaha maka akan lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berusaha, memudahkan membuka lapangan kerja,” ujar Mendagri.   Mendagri menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas penghargaan yang diberikan. Ia menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, peran media menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus memberikan hasil nyata bagi masyarakat.   “Penghargaan ini tentu akan membesarkan hati kami dan membuat kami bekerja lebih keras lagi,” tandasnya.   Puspen Kemendagri

Jayawijaya – LiputanJatimBersatu,com. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini merupakan wujud konsistensi Kemendagri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   “Rapat monev APBD ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi di bidang tata kelola keuangan daerah, serta evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Rikie dalam Rapat Monev dan Asistensi Percepatan Realisasi APBD secara hybrid dari Baliem Pilamo Hotel, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (24/11/2025).   Rikie menegaskan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Karena itu, pengawasan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat regulasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.   Ia menjelaskan, monev dilakukan baik pada daerah yang realisasinya rendah maupun tinggi. Daerah dengan realisasi rendah perlu diidentifikasi hambatannya, sementara daerah dengan realisasi tinggi dapat menjadi rujukan praktik baik.   Rikie kemudian memaparkan capaian realisasi APBD Provinsi Papua Pegunungan per 24 November 2025. Pada tingkat provinsi, realisasi pendapatan mencapai 78,20 persen dan realisasi belanja 72,00 persen. Pemerintah provinsi menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 93,00 persen hingga akhir tahun.   Di tingkat kabupaten, capaian realisasi menunjukkan variasi signifikan. Kabupaten Jayawijaya melaporkan realisasi pendapatan 74,77 persen dan belanja 57,56 persen, dengan target 93,00 persen untuk keduanya pada 31 Desember 2025. Kabupaten Lanny Jaya mencatat realisasi pendapatan 75,00 persen dan belanja 74,00 persen, serta menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 90,00 persen hingga akhir tahun.   Kabupaten Mamberamo Tengah menunjukkan capaian yang lebih tinggi dengan realisasi pendapatan 80,73 persen dan belanja 70,92 persen, serta menargetkan 95,00 persen untuk keduanya. Adapun Kabupaten Nduga mencatat realisasi pendapatan 72,05 persen dan belanja 76,48 persen, dengan target akhir tahun masing-masing 95,00 persen dan 91,00 persen.   Selanjutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang merealisasikan pendapatan 77,71 persen dan belanja 67,99 persen, dengan target pendapatan 98,00 persen dan belanja 95,00 persen. Kabupaten Tolikara melaporkan realisasi pendapatan 74,91 persen dan belanja 59,26 persen, dengan komitmen mencapai pendapatan 99,65 persen dan belanja 96,22 persen pada akhir tahun.   Pada bagian akhir paparannya, Rikie menjelaskan bahwa Kabupaten Yalimo mencatat realisasi pendapatan 74,00 persen dan belanja 75,00 persen, dengan target masing-masing 95,00 persen dan 90,00 persen. Sementara itu, Kabupaten Yahukimo menunjukkan capaian pendapatan 81,04 persen dan belanja 76,06 persen, serta menargetkan realisasi 95,00 persen untuk pendapatan dan belanja hingga 31 Desember 2025.   Acara tersebut dihadiri oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV, PPUPD Ahli Madya Inspektorat Jenderal, pejabat dari Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Keuda, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur Daerah, serta pejabat terkait lainnya.   Puspen Kemendagri

Toraja Utara, LiputanJatimBersatu,com. Polisi mengecek dengan mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat dilaksanakannya aktifitas perjudian jenis sabung ayam di Tongkonan Tangga Langi’, Karambe, Kelurahan Buntu Barana, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Rabu (26/11/2025).   Lokasi ini sebelumnya diadukan oleh seorang warga menjadi lokasi judi sabung ayam terselubung yang dipindahkan lantaran lokasi sebelumnya telah tercium oleh pihak Kepolisian.   Pengecekan dilakukan oleh Tim Resmob Polres Toraja Utara dipimpin langsung Kasat Reskrim IPTU Ruxon, SH, dengan melibatkan Unit Paminal Sipropam Polres Toraja Utara.   Saat dikonfirmasi, Kapolres Toraja Utara AKBP Stephanus Luckyto A.W, S.I.K., S.H., M.Si, melalui Kasat Reskrim IPTU Ruxon, SH, mengatakan bahwa apa yang pihaknya lakukan merupakan tindak lanjut atas laporan dari warga melalui salah satu media akan adanya dugaan rencana aktifitas perjudian sabung ayam di lokasi itu.   “Jadi setelah laporan diterima, Petugas Gabungan langsung turun ke lokasi. Namun dari hasil peninjauan di TKP, nampak tidak ditemukannya adanya indikasi aktivitas warga dalam melakukan praktek judi sabung ayam,” jelasnya.   Ditegaskan Iptu Ruxon, respon cepat dilakukan agar Masyarakat merasa terayomi dan isu tak melebar ke mana-mana. Kami tindaklanjuti secara terbuka dan profesional dengan melakukan koorinasi bersama Pemerintah setempat.   Kendati tidak ditemukan adanya indikasi bakal digelarnya sabung ayam, Petugas gabungan tetap menegaskan dan mengimbau kepada Masyarakat setempat untuk tidak memfasilitasi pelaksanaan aktivitas perjudian dalam bentuk apapun, ungkap Kasat Reskrim.   Pihaknya sendiri akan terus melakukan penindakan akan aktivitas perjudian terkhusus sabung ayam yang kerap dijadikan sebagai alasan adat atau tradisi di Toraja Utara, tutupnya.     (Redaksi tim)

Palangka Raya – LiputanJatimBersatu,com. Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas), bertempat di Aula Arya Dharma, Mapolda setempat, Jl. Tjilik Riwut Km.1, Kota Palangka Raya, Rabu (26/11/2025).   Kegiatan Rakernis ini, dibuka oleh Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi, S.IK., S.H., M.H. mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si dan dihadiri sejumlah pejabat utama, personel Ditbinmas serta seluruh Bhabinkamtibmas jajaran Polda Kalteng.   Adapun tema dalam rakernis Binmas kali ini, yaitu ‘Binmas Polri sebagai Polisi Penolong yang Responsif, Adaptif dan Berintegritas dalam Melindungi, Mengayomi serta Melayani Masyarakat guna mendukung Program Asta Cita’.   Dalam sambutannya, Wakapolda Kalteng menyampaikan bahwa sebagai ujung tombak Polri kehadiran personel Binmas harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.   “Binmas adalah wajah Polri di masyarakat. Kita harus memperkuat peran sebagai Polisi Penolong dengan hadir langsung di tengah masyarakat, memberikan solusi serta membangun hubungan yang ramah, humanis dan empatik,” ungkap Wakapolda.   Brigjen Rakhmad juga menekankan kepada seluruh personel Binmas khususnya Bhabinkamtibmas, agar selalu melaksanakan tugas dengan profesional.   “Dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi komitmen yang kuat, diharapkan mampu membawa manfaat besar dalam membangun Polri yang semakin dipercaya masyarakat,” tandasnya.   Sebagai informasi, kegiatan rakernis fungsi Binmas ini juga diisi dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh sejumlah pejabat utama sebagai narasumber. (adji)

Tangerang – LiputanJatimBersatu,com. Pelaksanaan Operasi Zebra hari ke-10 yang dilaksanakan Satlantas Polresta Tangerang menjaring sedikitnya 342 pengendara yang diberi teguran. Teguran terdiri dari 92 teguran tertulis dan 250 teguran lisan.   “Kami melakukan penindakan secara humanis tapi tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan,” Kasat Lantas Polresta Tangerang, AKP Zaeni Aji Bakhtiar, Rabu (26/11/2025).   Zaeni melanjutkan, penindakan yang dilakukan secara humanis namun tetap tegas merupakan petunjuk dari Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah.   Zaeni menerangkan, personel Satuan Tugas Penegakkan Hukum (Satgas Gakkum) juga mencatat sejumlah penindakan lain. Yaitu 14 pelanggar melalui ETLE statis dan 10 pelanggar melalui tilang manual.   “Selain penindakan, kami juga memberikan imbauan dan edukasi mengenai pentingnya tertib disiplin dalam berlalu lintas,” ujarnya.   Zaeni berujar, pelanggaran pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI sebanyak 10 pelanggar. Sedangkan pengendara mobil tercatat ada 14 yang melakukan pelanggaran tidak menggunakan sabuk keselamatan.   “Operasi Zebra 2025 akan terus dilaksanakan secara terukur dan profesional hingga selesai sesuai jadwal,” tandas Zaeni.

Tangerang – LiputanJatimBersatu,com. Personel gabungan Polresta Tangerang dan Polsek Cikupa berhasil mengungkap misteri temuan mayat pria di semak-semak kebun pisang di Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (18/11/2025) lalu.   Setelah berhasil mengungkap identitas korban, polisi juga sukses menangkap terduga pelaku pembunuhan. Terduga pelaku berinisial SA (30) ditangkap di Lampung, Senin (24/11/2025).   “Selain pembunuhan, polisi juga mengusut rangkaian penjualan motor milik korban,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Selasa (25/11/2025).   Terkait penjualan motor milik korban, polisi telah mengamankan enam orang terkait alur penjualan motor. Keenam tersangka saat ini ditahan di Polsek Cikupa.   “Barang bukti yang diamankan antara lain sepeda motor korban, pakaian korban, uang tunai Rp1,3 juta, plastik hitam, karung, tambang, dan sebuah bantal,” ujar Indra Waspada.   Saat ini, pemeriksaan dilakukan secara intensif guna mengungkap secara lengkap kronologis peristiwa, termasuk motif terduga pelaku. Perkembangan hasil pemeriksaan lebih lanjut akan disampaikan dalam konferensi pers resmi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.