Jakarta – LiputanJatimBersatu,com. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA melaporkan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat berjalan efektif.
Safrizal menjelaskan, tim Kemendagri telah berada di Taput dan berkoordinasi langsung dengan Bupati Taput serta jajaran keamanan setempat. “Malam ini kami siapkan posko nasional di Taput, karena kami rencanakan menjadi pusat logistik udara,” ujar Safrizal dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan, tim lapangan akan bergerak menuju lokasi longsor pertama pada Rabu (26/11/2025) malam. Selain itu, pada keesokan hari sekitar pukul 10.00 WIB, BNPB telah menjadwalkan penerbangan menggunakan pesawat caravan untuk meninjau dan mengirim bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan seluruh daerah terdampak mendapatkan dukungan logistik yang memadai.
Safrizal juga menyampaikan bahwa helikopter logistik baru dapat mendarat sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, pengangkutan logistik melalui helikopter baru dapat dilakukan pada Jumat (28/11/2025). “Tim PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terus berupaya membuka jalan. Namun longsor [susulan] terus terjadi karena hujan,” jelasnya.
Bencana alam banjir dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11/2025) telah menyebabkan delapan warga meninggal dunia dan puluhan rumah rusak. Upaya evakuasi telah dilakukan berbagai pihak hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP juga telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.
Sebelumnya, pada 18 November 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Menindaklanjuti SE tersebut, Kemendagri bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan di seluruh daerah.
Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang berlangsung secara virtual pada Jumat (21/11/2025). Forum ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Puspen Kemendagri
