Surabaya — LiputanJatimBersatu,com. Ratusan anggota Paguyuban Jagal dan Pedagang Daging Sapi se-Kota Surabaya menggelar aksi protes menolak rencana pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) Penggirikan ke kawasan Sepanjang Baru. Aksi pada Selasa (09/12/2025) itu berlangsung tertib, namun pesan yang disampaikan tajam: mereka menilai kebijakan Pemkot Surabaya sarat kejanggalan, minim transparansi, dan berpotensi menghancurkan mata pencaharian ribuan warga.
Dalam orasinya, Abdullah, aktivis muda sekaligus warga setempat menyuarakan dugaan bahwa keputusan pemindahan ini diambil tanpa kajian matang dan tanpa melibatkan pihak yang paling terdampak. Ia menyebut Pemkot Surabaya bertindak sepihak dan mengabaikan proses dialog yang seharusnya menjadi standar dalam pengambilan kebijakan publik.
“Tidak ada sosialisasi, tidak ada penjelasan, tidak ada diskusi. Keputusan ini seperti diputuskan diam-diam,” tegas Abdullah.
“Puluhan tahun kami bergantung pada RPH Penggirikan, tapi pemerintah malah membuat kebijakan yang mengancam ribuan perut tanpa melihat realitas di lapangan.”
Kekecewaan juga diarahkan pada janji politik Wali Kota Surabaya, yang saat kampanye secara publik menyatakan tidak akan memindahkan RPH. Kini, keputusan justru bertolak belakang. Para peserta aksi menilai langkah ini sebagai bukti bahwa komitmen pemerintah dapat berubah ketika sudah berkuasa, mengorbankan kelompok kecil yang tidak punya akses politik.
Selain lemahnya komunikasi, paguyuban juga mempertanyakan kepentingan apa yang sebenarnya berada di balik pemindahan RPH. Mereka menilai proyek ini terlalu dipaksakan dan tidak memiliki urgensi yang jelas, sementara dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya sangat besar.
Sedikitnya 500 hingga 1.000 pekerja disebut berpotensi kehilangan mata pencaharian. Lokasi baru yang lebih jauh akan memicu kenaikan ongkos operasional, menghambat distribusi, dan pada akhirnya dapat berdampak pada harga daging di pasaran.
“Kami menuntut Wali Kota meninjau ulang kebijakan ini, membuka dialog publik, dan membeberkan alasan teknis maupun non-teknis di balik pemindahan RPH,” lanjut Abdullah.
Aksi yang berlangsung damai ini menjadi peringatan keras bahwa publik tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
Para jagal dan pedagang menegaskan, mereka akan terus bergerak sampai pemerintah menjelaskan secara jujur dan membuka ruang diskusi yang sesungguhnya, bukan sekadar formalitas.
