Jakarta – LiputanJatimBersatu,com. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari pemerintah pusat kepada daerah terdampak bencana digunakan tepat sasaran. Penjelasan tersebut disampaikan Mendagri saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.
Mendagri menegaskan dirinya telah memberikan arahan kepada tiga daerah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terkait penggunaan bantuan tersebut. Ia menekankan bahwa bantuan keuangan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan individual, seperti pakaian, sabun, sampo, termasuk keperluan perempuan hingga bayi. “Dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa bantuan keuangan sebesar Rp268 miliar tersebut telah diterima oleh daerah terdampak bencana. Jumlah itu terdiri atas Rp60 miliar untuk tiga provinsi serta Rp208 miliar yang diberikan kepada 52 kabupaten dan kota terdampak. “Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk. Terima kasih kepada Pak Mensesneg yang langsung bergerak cepat Pak langsung ke rekening, Pak. Karena memang semuanya masih jalan Pak perbankannya,” ujar Mendagri.
Mendagri juga meminta daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal memadai agar turut menyalurkan bantuan. Hingga saat ini, sejumlah daerah telah mengirimkan bantuan berupa uang, tenaga medis atau obat-obatan, makanan, serta pakaian. “Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu, solidaritas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim untuk melayani masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang, seperti KTP-el dan akta kelahiran. Ia juga mendorong kementerian maupun lembaga lain yang berwenang menerbitkan dokumen penting, seperti ijazah, dokumen perbankan, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), agar melakukan langkah serupa.
“Kami mohon kementerian/lembaga terkait bisa juga menggratiskan kepada mereka, Pak, sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri turut melaporkan adanya sejumlah desa yang hilang akibat longsor dan banjir sehingga perlu direlokasi. Ia menegaskan Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan administrasi pemerintahan desa baru di lokasi relokasi.
Puspen Kemendagri
