Mojokerto, LiputanJatimBersatu.com – Polemik terkait sikap bungkam Kasat Narkoba Polres Mojokerto, AKP Erik, saat dikonfirmasi mengenai dugaan aliran dana dalam penanganan kasus narkoba menuai sorotan luas dari berbagai kalangan. Sikap tertutup aparat tersebut memicu kritik dari tokoh nasional, aktivis, hingga masyarakat sipil yang menilai transparansi aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam persoalan serius seperti narkoba.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menilai persoalan jaringan narkoba di Indonesia bukanlah masalah kecil. Menurutnya, jaringan yang dikenal dengan istilah wercok atau wereng coklat disebut-sebut sebagai salah satu sindikat narkoba terbesar dan paling kuat di Indonesia.
“Mereka bukan sekadar kelompok kriminal biasa. Jaringan ini terstruktur, rapi, dan sangat kompak. Mereka saling mendukung dan bahkan saling melindungi, mulai dari level pangkat balok siku hingga bintang,” ujar Wilson Lalengke, Senin (9/3/2026) dari Jakarta.
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga menyayangkan sikap masyarakat yang dinilainya cenderung pasif meskipun sering dihadapkan pada berbagai persoalan penegakan hukum, termasuk dalam kasus narkoba. Ia menilai masyarakat seharusnya lebih berani menyuarakan kritik demi mendorong transparansi dan akuntabilitas aparat.
“Anehnya, kita rakyat Indonesia sering kali diam saja, padahal uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat bisa saja disalahgunakan untuk membiayai operasional jaringan narkoba yang berbaju aparat,” ungkapnya.
Kritik serupa juga datang dari Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur, Imam Arifin, yang akrab disapa Imam Anugrah. Ia menilai sikap bungkam aparat dalam menghadapi isu dugaan aliran dana narkoba justru semakin memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat.
Menurutnya, dalam situasi seperti ini aparat penegak hukum seharusnya bersikap terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah publik.
“Isu narkoba adalah persoalan serius yang menyangkut masa depan bangsa. Ketika aparat memilih diam saat dikonfirmasi, hal itu justru menimbulkan kecurigaan publik dan memperlebar jurang kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” tegas Imam Arifin.
Ia menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat melihat bahwa proses penegakan hukum berjalan secara profesional dan bebas dari kepentingan tertentu.
Dukungan terhadap kritik tersebut juga disampaikan oleh Roy, seorang relawan anti-narkoba. Ia menilai kasus yang mencuat di Mojokerto mencerminkan lemahnya komitmen sebagian aparat dalam memberantas peredaran narkoba.
Roy menegaskan bahwa peran masyarakat sipil sangat penting dalam mengawasi jalannya penegakan hukum, agar tidak terjadi pembiaran terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan bangsa.
“Perang melawan narkoba tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat. Masyarakat juga harus aktif mengawasi dan berani menyuarakan kebenaran jika menemukan kejanggalan,” ujarnya.
Di media sosial, pemberitaan terkait bungkamnya Kasat Narkoba Polres Mojokerto juga memicu berbagai reaksi dari warganet. Banyak komentar yang mempertanyakan sikap aparat yang dinilai tidak responsif terhadap konfirmasi media mengenai isu yang sangat sensitif tersebut.
Kolom komentar di berbagai platform dipenuhi dengan ungkapan kekecewaan, sindiran, hingga tuntutan agar dugaan aliran dana dalam kasus narkoba tersebut segera diusut secara terbuka dan transparan.
Fenomena ini menunjukkan adanya jurang kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Ketika isu serius seperti narkoba tidak dijawab secara terbuka, publik cenderung menilai bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Kasus di Mojokerto ini pada akhirnya bukan hanya soal dugaan aliran dana semata, tetapi juga menyangkut bagaimana institusi penegak hukum menjaga integritas dan kepercayaan publik. Jika transparansi tidak segera ditegakkan, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin menguat.
Sebaliknya, keterbukaan dan ketegasan aparat dalam menangani persoalan ini diyakini dapat menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat komitmen dalam perang melawan peredaran narkoba di Indonesia.
Team
