Liputan Jatim Bersatu

Korban Pengeroyokan di Jember Pertanyakan Integritas Aparat, Pelaku Diduga Oknum Marinir dan Debt Collector

Jember, LiputanJatimBersatu.com. Kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di wilayah Jember terus menjadi sorotan. Korban tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga mempertanyakan integritas aparat kepolisian setempat dalam menangani perkara tersebut.

Peristiwa terjadi pada tanggal 24 Maret yang lalu dan disebut melibatkan sejumlah pelaku yang diduga merupakan oknum anggota marinir serta debt collector. Dugaan keterlibatan oknum aparat membuat penanganan kasus ini menjadi perhatian serius publik, mengingat pentingnya profesionalitas dan transparansi dalam penegakan hukum.

Korban mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Namun hingga kini, proses penanganan dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Imam Arifin selaku Ketua Fast Respon Indonesia Center DPW Jawa Timur mendesak agar jajaran kepolisian segera bertindak tegas.

“Meminta jajaran Polres Jember untuk segera mengambil tindakan tegas dan profesional dalam menangani kasus ini. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa apabila benar terdapat keterlibatan oknum aparat, maka proses hukum harus berjalan transparan dan tidak boleh ditutup-tutupi.

Publik kini menunggu langkah konkret dari pihak kepolisian, khususnya Polres Jember, untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu, dorongan juga diarahkan kepada institusi terkait untuk melakukan pemeriksaan internal guna menjaga marwah institusi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan terbaru kasus tersebut.

@Anugrah

More To Explore

Fashion

Negara Salah Prioritas: Rakyat Kecil Dikorbankan, Seragam Advokat Dipikirkan!

Surabaya, — Liputanjatimbersatu.com. Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM.* melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan negara yang dinilai jauh dari rasa Keadilan Publik, dengan menyoroti wacana Penyeragaman Advokat di Tengah Realitas Penegakan Hukum yang masih menyisakan ketimpangan Akut.   _“Ini ironi. Ketika rakyat kecil berteriak mencari Keadilan, negara

Fashion

Pemerintah Belanda Dukungan Penuh Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Rabat – Liputanjatimbersatu.com. Peta diplomasi internasional terkait isu Sahara Maroko kembali mengalami kemajuan signifikan. Pada Selasa, 7 April 2026, Pemerintah Kerajaan Belanda secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko, seraya menyebutnya sebagai solusi yang paling layak dan realistis untuk mengakhiri persengketaan wilayah tersebut.   Pernyataan