Jakarta – Liputanjatimbersatu.com. Indonesia kembali diguncang oleh kasus perdagangan manusia serta penipuan dan judi online, terutama ke Kamboja dan Myanmar, yang diduga melibatkan jaringan elit pemerintahan dan oknum pejabat di lembaga resmi negara. Kejahatan ini bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga menodai nilai kemanusiaan dan moral bangsa.
Informasi yang beredar menunjukkan bahwa praktik perdagangan manusia telah merambah ke berbagai daerah, termasuk Sulawesi Utara, di mana lembaga seperti KP2MI dan BP3MI Manado diduga terlibat dalam upaya menutupi jejak para pelaku. Tim satgas yang seharusnya menyisir bukti justru dituding bersekongkol menghilangkan alat bukti dan melindungi jaringan pelaku.
Beberapa tokoh nasional dan daerah (khususnya Sulawesi Utara) serta pejabat dan aparat hukum yang sering disebut-sebut media antara lain Benny Rhamdani, mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mantan Senator DPD RI asal Sulawesi Utara; Komjen Pol. I Ketut Suardana, Inspektur Jenderal pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI); Rinaldy, Dirjen Penindakan KP2MI, Christina Aryani, Wakil Menteri P2MI; dan Alamsyah, Ketua Tim Audit kasus 2023. Di Sulawesi Utara, terdapat nama-nama pejabat dan aparat yang diduga kuat terlibat; antara lain Hendra Makalalag, Ex Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara (keluarga dekat Benny Ramdani); Maximilian Lolong, Ex Ketua Tim Pelindungan BP3MI Sulawesi Utara; Rocky Mumek, Ex Ketua Tata Usaha BP3MI Sulawesi Utara; Jordy Subekti, Staf P3K BP3MI; Albud Aldy, Staf P3K Wamen Chrstina Aryani; M. Syachrul Afriyadi, S.Kom, M.A.P., Kepala BP3MI Sulawesi Utara; Novseli, Ketua Tata Usaha BP3MI Sulawesi Utara; AKBP Paulus Palamba, Kasubdit 4 sekaligus Penyidik Reknata PPA Polda Sulawesi Utara; dan AIPTU Rinto Kawung, Penyidik Pembantu Reknata PPA Polda Sulawesi Utara.
Dalam dokumen lainnya, beberapa oknum DPR RI juga dikabarkan pernah terlibat dalam praktek tidak berperikemanusiaan itu. Orang-orang penting tersebut memiliki peran masing-masing dalam kasus TPPO, penipuan dan judi online, antara lain sebagai pelindung, perekrut calon korban, dan mafia hukum di tataran proses hukum.
Kasus ini menjadi malapetaka bagi generasi muda Indonesia, yang kini menjadi korban manipulasi dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka. Pemerintah yang mestinya menjadi pelindung rakyat justru dituduh menutup-nutupi dosa besar yang dilakukan oleh segelintir elit berkuasa.
*Kecaman Keras dari Wilson Lalengke*
Tokoh HAM internasional Indonesia, Wilson Lalengke, melontarkan kecaman keras terhadap praktik keji ini. “Saya mengutuk keras para elit pejabat dan aparat pemerintah yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dan penipuan online. Mereka bukan hanya mencuri uang rakyat, tetapi juga mencuri masa depan anak bangsa,” tegas Wilson dengan nada tajam, Kamis, 23 April 2026.
Ia menambahkan bahwa kejahatan semacam ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan moralitas bangsa. “Mereka yang bersekongkol menutupi kejahatan ini adalah pengkhianat bangsa. Pemerintah tidak boleh diam. Presiden harus turun tangan langsung untuk membongkar jaringan mafia manusia dan digital yang telah merusak sendi-sendi kehidupan rakyat,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
Wilson Lalengke juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan manusia dan penipuan daring. “Hukum di negeri ini sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Para pelaku dari kalangan elit dilindungi, sementara korban dibiarkan menderita. Ini adalah bentuk pembajakan hukum yang harus segera dihentikan,” tegasnya.
*Refleksi Filosofis: Kejahatan yang Memperkosa Kemanusiaan*
Kasus perdagangan manusia dan penipuan online bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hakikat manusia. Dalam pandangan Immanuel Kant (1724-1804), manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Ketika seseorang diperdagangkan atau ditipu demi keuntungan pribadi, maka pelaku telah merendahkan martabat manusia menjadi sekadar komoditas, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pemerkosaan kemanusiaan.
Plato (428–347 SM) dalam The Republic menekankan bahwa keadilan adalah harmoni antara individu dan negara. Ketika negara gagal melindungi rakyatnya dari eksploitasi, maka harmoni itu hancur, dan negara kehilangan legitimasi moralnya.
Sementara John Stuart Mill (1806-1873) menegaskan bahwa kebebasan individu harus dijamin selama tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, praktik penipuan dan judi online serta perdagangan manusia jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan dan hak dasar manusia.
*Pancasila: Fondasi Moral yang Dikhianati*
Nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara telah diinjak-injak oleh para pelaku kejahatan ini. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, telah dilanggar ketika manusia diperlakukan sebagai barang dagangan. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, telah diabaikan ketika hukum hanya berpihak pada mereka yang berkuasa.
Pancasila bukan sekadar simbol di dinding kantor pemerintahan, tetapi pedoman moral yang seharusnya menuntun setiap tindakan pejabat negara. Ketika pejabat justru menjadi pelaku kejahatan, maka mereka telah mengkhianati sumpah jabatan dan nilai luhur bangsa.
*Seruan untuk Masyarakat: Waspada dan Lawan*
Wilson Lalengke menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk waspada terhadap praktik perdagangan manusia dan penipuan online. “Jangan mudah tergiur dengan janji pekerjaan di luar negeri atau tawaran investasi digital yang tidak jelas. Banyak dari mereka adalah jebakan yang berujung pada eksploitasi dan perbudakan modern,” tambah lulusan pasca sarjana bidang Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris, itu.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat aktif melaporkan setiap indikasi kejahatan kepada pihak berwenang dan media independen. “Kita tidak boleh diam. Diam berarti ikut membiarkan kejahatan terus berlangsung. Rakyat harus bersatu melawan mafia manusia dan penipu digital yang telah merusak moral bangsa,” tegas Wilson Lalengke lagi.
*Saatnya Bangkit Melawan Kejahatan Terorganisir*
Kasus perdagangan manusia dan penipuan online yang melibatkan elit pemerintahan adalah tamparan keras bagi bangsa Indonesia. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan kemanusiaan.
Dengan kecaman keras dari Wilson Lalengke dan refleksi dari para filsuf dunia, jelas bahwa bangsa ini membutuhkan reformasi moral dan hukum yang mendasar. Pemerintah harus bertindak tegas, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan, sekecil apa pun perannya, mendapat hukuman setimpal.
Sebagaimana pesan Aristoteles (384-322 SM), “Keadilan adalah kebajikan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat.” Tanpa keadilan, bangsa ini akan terus menjadi korban dari tangan-tangan kotor yang memperjualbelikan manusia dan menipu rakyat melalui dunia maya. Saatnya rakyat Indonesia bangkit, bersatu, dan melawan kejahatan ini demi masa depan yang bermartabat dan berkeadilan. (TIM/Red)
[24/4, 17.30] Arifin: TRH Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, & Lalla Hasnaa, Joined by Brigitte Macron, Attend Opening Show of Rabat Royal Theater
Rabat – Their Royal Highnesses Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, and Lalla Hasnaa, joined by Brigitte Macron, attended on Wednesday (22-04-2026) evening the opening show of the Royal Theater of Rabat, an iconic building that enshrines the continued High Care shown by His Majesty King Mohammed VI, may God assist Him, toward art and culture.
Before heading to the Royal Box to watch the show, TRH Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, and Lalla Hasnaa, President of the Royal Theater of Rabat Foundation, along with Brigitte Macron, were greeted by the members of the Foundation’s Board of Directors.
The show started with a film on Royal Theater, an institution symbolizing the cultural and artistic renewal of the Kingdom’s capital and reflecting Morocco’s cultural dynamism under the enlightened Leadership of His Majesty King Mohammed VI, may God preserve Him, by promoting a modernist approach to Moroccan art, alongside creative capacities enhancement.
This unique architectural and urban landmark will elevate Rabat to the rank of major international cultural destinations under the visionary impetus of His Majesty the King, may God glorify Him, and allow the Kingdom to strengthen its vocation as a land of intercultural dialogue, civilizational interaction, and confirmation of universal values and ideals.
After the orchestra and choir performed the national anthem, the audience was treated to an exceptional musical moment featuring soloist Marouan Benabdallah in the classical repertoire, mezzo-soprano Ahlima Mhamdi in major operatic arias, Samira Kadiri performing Arab-Andalusian heritage pieces, and Driss El Maloumi, composer and oud performer, presenting a contemporary creation inspired by Moroccan sounds.
Through this program performed exclusively by Moroccan artists, the guests embarked on a brilliant artistic and human journey where composers, soloists, singers, choristers, conductors, and musicians celebrated the rich, excellent, and diverse national artistic scene—creative and open to various global musical expressions.
Tchaikovsky’s concerto and arias by Bizet and Verdi were presented alongside Andalusian motives and a contemporary Moroccan touch, merging the universal repertoire with national heritage.
To celebrate this historic moment, an exceptional union took place for the first time involving the Morocco Philharmonic Orchestra, on the cusp of celebrating its thirty years, and the Royal Symphony Orchestra, commemorating its twenty years. Brought together on the same stage under Dina Bensaïd’s conducting, 76 musicians and 40 choristers combined their talents in a shared artistic momentum.
At the end of the show, Their Royal Highnesses Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, and Lalla Hasnaa, joined by Brigitte Macron, were greeted by Samira Kadiri, soprano, Ahlima Mhamdi, mezzo-soprano, Dina Bensaïd, conductor and concert pianist, Marouan Benabdallah, pianist, Driss El Maloumi, composer and oud virtuoso, and Younes Terfas, director of the Royal Symphony Orchestra.
Hundreds of Moroccan and foreign artists, cultural figures, intellectuals, show and visual arts runners, as well as representatives of the diplomatic corps accredited in Rabat (ambassadors, chargés d’affaires of diplomatic missions, and representatives of international organizations) were also invited to this opening performance.
Located in the heart of the Bouregreg valley, completing the landscape of the Hassan Tower and the Mohammed V Mausoleum, the Royal Theater of Rabat stands, alongside the Mohammed VI Tower, as a symbol of the renewal and stature of the Kingdom’s capital, in line with the integrated development program for the city of Rabat, “Rabat City of Light, Moroccan Capital of Culture,” initiated under the enlightened leadership of His Majesty King Mohammed VI, who has made culture a pillar of the Kingdom’s development and progress. (PERSISMA/Ed)
