Surabaya, LiputanJatimBersatu.com. – Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Markas Komando Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Rabu, 15 Juli 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan tindakan yang dinilai menghambat kerja jurnalistik, termasuk dugaan intimidasi terhadap wartawan saat menjalankan fungsi kontrol sosial, serta minimnya keterbukaan informasi kepada publik dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
FRIC menilai, apabila ruang konfirmasi terhadap media dibatasi atau komunikasi dengan wartawan tidak dijalankan secara profesional, hal tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam negara demokrasi, keterbukaan informasi bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari prinsip akuntabilitas pelayanan publik.
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, FRIC DPW Jawa Timur telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak dengan Nomor: 004-FARIC-DPW-JATIM/VII/2026.
Ketua FRIC DPW Jawa Timur, Imam Arifin, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan upaya mengingatkan aparat penegak hukum agar tetap menghormati kemerdekaan pers dan membuka ruang komunikasi yang sehat dengan media.
“Pejabat publik tidak boleh alergi terhadap kritik maupun konfirmasi dari wartawan. Menolak memberikan penjelasan atau diduga menghambat kerja jurnalistik hanya akan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Transparansi adalah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” tegas Imam Arifin.
Menurut Imam, kritik dari media bukanlah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan publik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Karena itu, setiap dugaan tindakan yang berpotensi menghambat kebebasan pers patut menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan kesan adanya upaya menghindari akuntabilitas.
Melalui aksi damai tersebut, FRIC mendesak Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi, membuka ruang komunikasi yang setara dengan seluruh insan pers, serta memastikan pelayanan informasi kepada masyarakat dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan akuntabel.
FRIC juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi ini merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam mengawal demokrasi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Red
