Surabaya, LiputanJatimBersatu.com– Dugaan praktik tangkap lepas terhadap tiga orang yang disebut-sebut terkait perkara narkotika di tempat hiburan malam Top 10, Surabaya, menjadi sorotan. Peristiwa yang diinformasikan terjadi pada 22 Oktober 2026 tersebut kini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, tiga orang yang masing-masing disebut berinisial S, I, dan seorang rekannya diduga sempat diamankan petugas dalam kaitannya dengan perkara narkotika.
Namun, informasi yang berkembang menyebutkan bahwa ketiganya kemudian telah dibebaskan. Kabar tersebut memunculkan dugaan adanya praktik tangkap lepas yang hingga kini masih membutuhkan penjelasan dan klarifikasi dari pihak berwenang.
Tak berhenti di situ, muncul pula isu dugaan aliran dana dengan nominal mencapai ratusan juta rupiah yang disebut-sebut berkaitan dengan proses penanganan perkara tersebut.
Meski demikian, redaksi belum memperoleh bukti maupun keterangan resmi yang dapat memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut.
Dalam penelusuran informasi, nama seseorang bernama Diky turut disebut-sebut sebagai pihak yang diduga menjadi pendamping hukum dari orang-orang yang bersangkutan.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Diky membantah bahwa dirinya menangani perkara tersebut.
“Bukan saya mas, yang menangani,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya redaksi untuk menelusuri pihak-pihak yang disebut dalam informasi yang berkembang.
Berkembangnya informasi dugaan tangkap lepas ini memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih, perkara yang berkaitan dengan narkotika merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Publik tentu perlu mendapatkan penjelasan mengenai apakah benar ketiga orang tersebut diamankan, bagaimana status hukum mereka, serta apa dasar hukum apabila memang telah dilakukan pembebasan.
Selain itu, dugaan adanya aliran dana dengan nominal ratusan juta rupiah juga perlu ditelusuri secara objektif agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan pihak-pihak tertentu maupun mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum anggota, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur diharapkan dapat melakukan pendalaman sesuai kewenangannya.
Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Timur terkait informasi dugaan pengamanan dan pembebasan ketiga orang tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak Ditresnarkoba Polda Jatim.
Redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan tangkap lepas maupun isu aliran dana tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi lebih lanjut.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial dan upaya mendorong keterbukaan informasi kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Ditresnarkoba Polda Jatim, Bidpropam Polda Jatim, maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Transparansi penegakan hukum menjadi harapan masyarakat. Setiap dugaan penyimpangan perlu dijawab melalui fakta, bukti, dan pemeriksaan yang objektif.
Anugrah
