Skip to main content

Liputan Jatim Bersatu

Ada Apa Di Balik Perkara A? Kasat Narkoba Benarkan Penangkapan, Isu Ratusan Juta Dan Dugaan Tangkap Lepas Disorot

Bangkalan, LiputanJatimBersatu.com – Penanganan perkara narkotika yang menyeret pria berinisial A, warga Desa Bringen, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, mulai menuai sorotan. Bukan semata soal dugaan pengamanan, tetapi juga menyangkut kejelasan status hukum, mekanisme rehabilitasi, hingga beredarnya informasi dugaan uang sebesar Rp150 juta yang dikaitkan dengan proses pelepasan.

Persoalan ini menjadi semakin menarik perhatian setelah Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan secara langsung membenarkan bahwa pihaknya memang telah mengamankan A. Namun, ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan yang bersangkutan, ia menyebut A masih menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun LiputanJatimBersatu, A diduga diamankan anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan pada 11 November 2026 di kawasan Warung Suramadu, tepatnya di sebelah tempat karantina hewan.

Pengamanan tersebut disebut-sebut merupakan hasil pengembangan dari penanganan seorang pengguna narkotika yang sebelumnya lebih dahulu diamankan aparat kepolisian.

Sumber yang memberikan keterangan kepada media ini menyebutkan, pengembangan bermula dari pengakuan seorang pemakai yang diduga mendapatkan barang narkotika dari salah satu warung di kawasan Suramadu. Dari informasi itulah, petugas kemudian melakukan penelusuran hingga berujung pada pengamanan A.

“Setelah pemakai diamankan dan dilakukan pengembangan, akhirnya A turut diamankan. Namun, saat dilakukan tes urine, hasilnya negatif,” ungkap sumber tersebut.

Persoalan tidak berhenti pada proses pengamanan. Sumber yang sama juga menyampaikan informasi bahwa A sebelumnya telah dikeluarkan melalui salah satu lembaga rehabilitasi di Surabaya.

“Sabtu kemarin sudah keluar. Namun, setelah muncul isu tangkap lepas, akhirnya A dibawa lagi ke tempat rehabilitasi. Informasi yang kami terima, hari ini, 19 November 2026, yang bersangkutan akan dipulangkan kembali,” tambahnya.

Informasi tersebut tentu memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana sebenarnya alur penanganan perkara A? Apakah yang bersangkutan berstatus tersangka, korban penyalahgunaan narkotika, atau sedang menjalani asesmen untuk kepentingan rehabilitasi?

Untuk menguji kebenaran informasi yang berkembang, LiputanJatimBersatu melakukan konfirmasi langsung kepada Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan melalui sambungan WhatsApp.

Dalam keterangannya, Kasat Resnarkoba membenarkan adanya pengamanan terhadap A.

“Iya benar bang kami mengamankan A, tapi masih direhab,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengamanan terhadap A bukan sekadar informasi sepihak. Akan tetapi, jawaban singkat tersebut belum mengurai secara utuh bagaimana proses hukum yang telah dan sedang dijalankan.

Publik berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai dasar pengamanan, hasil pemeriksaan urine, keberadaan dan status barang bukti, hasil asesmen, hingga dasar hukum penempatan A di lembaga rehabilitasi.

Sebab, rehabilitasi dalam perkara narkotika bukanlah proses yang boleh berlangsung tanpa kejelasan prosedur, dasar pertimbangan, dan dokumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

LiputanJatimBersatu juga berupaya meminta penjelasan tambahan kepada Kanit Unit 2 Satresnarkoba Polres Bangkalan terkait kronologi pengembangan dan mekanisme penanganan perkara tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.

Di tengah belum terangnya rangkaian penanganan perkara, muncul pula informasi mengenai dugaan aliran uang sebesar Rp150 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan proses pelepasan A.

Informasi tersebut merupakan dugaan yang belum terverifikasi dan belum disertai bukti yang dapat memastikan kebenarannya. Karena itu, tidak tepat apabila isu tersebut langsung dianggap sebagai fakta ataupun diarahkan sebagai tuduhan terhadap pihak tertentu.

Meski demikian, besarnya nilai yang disebutkan dan kaitannya dengan dugaan pelepasan seseorang dalam perkara narkotika membuat informasi tersebut tidak semestinya dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi.

Apabila tidak benar, pihak terkait perlu memberikan bantahan secara terbuka. Namun, apabila terdapat bukti atau laporan yang mengarah pada dugaan penyimpangan, aparat pengawas maupun penegak hukum yang berwenang perlu menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur, Imam Arifin, meminta Polres Bangkalan tidak memberikan penjelasan secara sepotong-sepotong.

Menurutnya, pembenaran Kasat Resnarkoba mengenai pengamanan A harus diikuti dengan penjelasan menyeluruh mengenai proses penanganan perkara, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif maupun kecurigaan di tengah masyarakat.

“Kami tidak ingin berspekulasi, apalagi menuduh pihak tertentu. Tetapi ketika pengamanan terhadap A sudah dibenarkan oleh Kasat Narkoba, maka publik juga berhak mengetahui bagaimana kelanjutan proses hukumnya. Jangan sampai muncul banyak pertanyaan hanya karena informasi yang disampaikan belum utuh,” tegas Imam Arifin.

Ia menilai setidaknya ada beberapa poin penting yang harus dijelaskan secara terbuka oleh Polres Bangkalan, mulai dari dasar pengamanan, hasil pemeriksaan urine, status barang bukti, status hukum A, hasil asesmen, hingga dasar pertimbangan rehabilitasi.

Imam juga menyoroti informasi dugaan uang Rp150 juta yang beredar di tengah masyarakat.

“Angka Rp150 juta itu bukan persoalan kecil. Kami tidak mengatakan informasi tersebut benar, tetapi juga tidak boleh asal diabaikan. Kalau memang tidak benar, sampaikan klarifikasi. Kalau ada bukti yang mengarah pada dugaan penyimpangan, silakan ditelusuri melalui mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ketidakjelasan justru memunculkan dugaan liar,” ujarnya.

Ia menegaskan, transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Penanganan perkara narkotika harus profesional, objektif, dan akuntabel. Jangan sampai muncul kesan bahwa proses hukum bisa berubah-ubah tanpa penjelasan yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar jawaban singkat,” tambahnya.

Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan penting dalam perkara A masih membutuhkan jawaban resmi. Benar bahwa Kasat Resnarkoba telah membenarkan pengamanan terhadap A. Namun, pembenaran tersebut belum sekaligus menjawab persoalan mengenai status hukum, proses rehabilitasi, maupun informasi dugaan uang Rp150 juta.

Dalam perkara yang menyangkut penegakan hukum dan pemberantasan narkotika, keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak muncul persepsi adanya perlakuan khusus ataupun penyimpangan prosedur.

Polres Bangkalan diharapkan segera memberikan penjelasan secara komprehensif berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.

LiputanJatimBersatu membuka ruang seluas-luasnya bagi Kapolres Bangkalan, Kasat Resnarkoba, Kanit Unit 2, maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

Sebab, yang dibutuhkan publik bukanlah spekulasi, melainkan kejelasan. Jika seluruh prosedur telah berjalan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk tidak menjelaskannya secara transparan.

Redaksi LiputanJatimBersatu.com

More To Explore

Fashion

Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

Jakarta, LiputanJatimBersatu.com – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan

Fashion

POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

Jakarta, LiputanJatimBersatu.com – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun