Skip to main content

Liputan Jatim Bersatu

Dugaan Tangkap Lepas di Polres Bangkalan Disorot, Pernyataan Kasi Humas Berbeda dan Picu Kritik

Bangkalan, LiputanJatimBersatu.com– Dugaan praktik tangkap lepas terhadap seorang pengguna narkotika berinisial A di wilayah hukum Polres Bangkalan menjadi sorotan publik. Pemberitaan yang beredar menyebutkan bahwa A diduga dilepaskan setelah adanya pembayaran sebesar Rp150 juta. Namun, dugaan tersebut dibantah oleh pihak Polres Bangkalan maupun Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Merah Putih.

Kasihumas Polres Bangkalan, Ipda Agung Intama, menegaskan bahwa penanganan perkara narkotika yang melibatkan A telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Penanganannya sesuai dengan SOP yang berlaku. Tidak ada prosedur yang kami langgar,” terang Ipda Agung saat dimintai keterangan di Mapolres Bangkalan, Jumat (20/11/2026).

Ketika dikonfirmasi mengenai kabar dugaan adanya transaksi sebesar Rp150 juta untuk membebaskan A, Ipda Agung dengan tegas membantah tudingan tersebut.

“Kami tegaskan sekali lagi. Satresnarkoba Polres Bangkalan menangkap seorang yang terlibat penggunaan narkotika sesuai prosedural yang benar dan tidak ada transaksional sama sekali terkait berita yang beredar di masyarakat. Itu tidak benar,” katanya.

Namun, terdapat hal yang menjadi perhatian dalam penjelasan Kasi Humas Polres Bangkalan. Saat dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan WhatsApp Messenger oleh media LiputanJatimBersatu pada tanggal 20 November 2026, Ipda Agung memberikan jawaban:

” Tes urine negatif Pak dan sudah sesuai aturan,” ujarnya Ipda Agung

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, dalam keterangannya di Mapolres, pihaknya lebih menekankan bahwa penanganan perkara telah sesuai SOP dan tidak ada transaksi dalam proses penanganan A. Sementara melalui WhatsApp, ia menyampaikan bahwa hasil tes urine A negatif.

Perbedaan penjelasan tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi yang simpang siur di tengah masyarakat. Publik membutuhkan penjelasan utuh mengenai dasar pemeriksaan, hasil tes urine, mekanisme penanganan perkara, hingga alasan pelimpahan A untuk menjalani rehabilitasi.

Di sisi lain, Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Merah Putih yang turut disebut dalam pemberitaan akhirnya memberikan klarifikasi.

Perwakilan yayasan membenarkan bahwa pihaknya menerima pelimpahan seorang berinisial A dari Polres Bangkalan untuk menjalani proses rehabilitasi.

“Memang betul, Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Merah Putih telah menerima pelimpahan dari Polres Bangkalan seorang berinisial A yang terlibat perkara narkoba. Itu pun sesuai Tim Asesmen Terpadu (TAT) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP),” ungkap perwakilan yayasan.

Terkait kabar dugaan pembayaran Rp150 juta untuk membebaskan A, pihak yayasan juga membantah adanya nominal tersebut.

“Kalau masalah nominal Rp150 juta, sekali lagi kami tegaskan tidak benar. Jujur dalam penanganan A, kami menerima Rp40 juta. Itu pun sebagai jasa pendampingan hukum sekaligus biaya pemulihan rehabilitasi dan ada kesanggupan dari pihak keluarga A serta tidak ada pemaksaan sama sekali,” tuturnya.

Dengan demikian, pihak yayasan mengakui adanya penerimaan dana sebesar Rp40 juta dari keluarga A, yang menurut keterangannya diperuntukkan bagi jasa pendampingan hukum dan biaya rehabilitasi. Rincian biaya, dasar penetapan tarif, serta dokumen administrasi pembayaran tersebut masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan pertanyaan publik.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Fast Respon Indonesia Center DPW Jawa Timur, Imam Arifin, mengkritik penjelasan Kasi Humas Polres Bangkalan yang dinilai tidak konsisten ketika memberikan keterangan kepada media.

“Jawaban Kasi Humas Polres Bangkalan menurut saya tidak konsisten dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketika jawaban berbeda, publik dibuat bingung,” ujarnya.

Tidak hanya mengkritik penjelasan pihak kepolisian, Imam Arifin juga mengingatkan sejumlah media yang turut menayangkan pemberitaan dugaan tangkap lepas tersebut agar tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Menurutnya, keberimbangan pemberitaan tidak cukup hanya dengan meminta klarifikasi kepada pihak Polres Bangkalan. Media juga perlu melakukan konfirmasi kepada media yang pertama kali mengangkat atau menayangkan pemberitaan dugaan tangkap lepas tersebut.

“Keberimbangan pemberitaan itu bukan hanya keterangan dari Polres Bangkalan, namun juga mengonfirmasi kepada media yang pertama kali tayang,” tambah Imam Arifin.

Ia menilai langkah konfirmasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut penting dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya bersumber dari satu sudut pandang.

Dengan demikian, media diharapkan tidak sekadar mengutip bantahan maupun pernyataan salah satu pihak, tetapi juga menggali informasi dari media pertama yang mengangkat persoalan tersebut, sehingga duduk perkara menjadi lebih terang dan pemberitaan tetap profesional.

Polemik ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan bantahan terhadap dugaan transaksi Rp150 juta. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan transparan mengenai kronologi penanganan A, hasil pemeriksaan narkotika, rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT), serta mekanisme rehabilitasi yang dijalankan.

Terlebih, adanya pengakuan yayasan mengenai penerimaan dana Rp40 juta untuk pendampingan hukum dan rehabilitasi perlu disertai kejelasan administrasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif.

Semua pihak diharapkan mengedepankan keterbukaan informasi, profesionalitas, dan asas praduga tak bersalah. Klarifikasi dari Polres Bangkalan, yayasan, maupun media yang pertama kali mengangkat persoalan ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.

Publik kini menunggu penjelasan yang menyeluruh agar polemik dugaan tangkap lepas di Polres Bangkalan tidak terus berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Redaksi

More To Explore

Fashion

POLIRAN : Polres Lumajang Gandeng Disnaker Bekali Penyandang Disabilitas Keterampilan Bisnis

LUMAJANG, LiputanJatimBersatu.com – Upaya menekan angka pengangguran tidak hanya membutuhkan lapangan pekerjaan, tetapi juga keterampilan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Hal itulah yang dilakukan Polres Lumajang Polda Jatim dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lumajang melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Melalui program tersebut, Polres Lumajang

Fashion

Layanan Humanis Polda Jatim Bagikan Ribuan Paket Makanan dan Minuman untuk Massa Aksi Buruh di Surabaya

SURABAYA, LiputanJatimBersatu.com – Polda Jawa Timur menggelar aksi simpatik dan humanis dengan membagikan ribuan paket minuman serta makanan ringan kepada massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang tengah menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini dilakukan sebagai wujud