Skip to main content

Liputan Jatim Bersatu

Ratusan Santri NU dan Warga Padati Gedung DPRD Jawa Timur, Protes Tayangan Trans7 yang Dinilai Hina Kiai dan Pesantren

Surabaya — Ratusan santri Nahdlatul Ulama (NU) bersama warga memadati area depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya.

 

Para santri yang mengenakan busana serba putih lengkap dengan sarung dan kopiah itu tampak khusyuk melantunkan sholawat di halaman gedung dewan.

 

Mereka datang dari berbagai daerah, di antaranya Malang, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Kediri, dan wilayah lain di Jawa Timur. Kehadiran mereka membuat suasana di sekitar gedung DPRD tampak ramai dan penuh nuansa religius.

 

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap stasiun televisi Trans7, yang dinilai menayangkan program berisi penghinaan terhadap pesantren dan para kiai. Para santri menuntut pihak Trans7 untuk bertanggung jawab dan meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam, khususnya kalangan pesantren dan Nahdliyin.

 

Sejumlah peserta aksi juga membawa spanduk bertuliskan seruan agar media nasional lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang dapat menyinggung nilai-nilai agama dan lembaga pendidikan Islam tradisional.

 

Sekitar pukul 17.10 WIB, seluruh santri dan warga membubarkan diri dengan tertib, setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Aparat keamanan yang berjaga memastikan proses pembubaran berjalan aman dan kondusif.

More To Explore

Fashion

Operasi Patuh Semeru 2026: Polda Jatim Fokus Edukasi Tertib Berkendara Demi Keselamatan di Jalan Raya

SURABAYA, LiputanJatimBersatu.com- Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Rahmat Hakim menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tidak digelar semata-mata untuk memperbanyak jumlah tilang. Operasi ini difokuskan untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan mengutamakan keselamatan di jalan raya. “Operasi Patuh 2026 tidak dibangun hanya dengan pendekatan hukum.

Fashion

Polri Ajak Masyarakat Jaga Ruang Demokrasi

JAKARTA, LiputanJatimBersatu.com– Polri mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang perlu dihormati, sekaligus dijalankan dengan mengedepankan kepentingan bersama dan menghormati hak masyarakat lainnya. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian