Surabaya, LiputanJatimBersatu,com. Sorotan publik terhadap kinerja Camat Kenjeran kian menguat menyusul mandeknya penanganan bangunan liar di kawasan Tambak Wedi Tengah 5. Warga menilai pihak kecamatan tidak menunjukkan itikad tegas dalam merespon keluhan yang telah dilayangkan sejak berbulan-bulan lalu.
Bangunan liar yang berdiri di atas lahan tambak itu bukan persoalan baru. Selain dinilai menyalahi aturan tata ruang, keberadaannya juga meresahkan karena berpotensi memicu konflik sosial serta rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Meski demikian, berbagai laporan warga kepada pihak kecamatan kerap tak menghasilkan tindakan jelas.
“Sudah sering kami sampaikan, tapi tidak pernah ada kejelasan. Camat seperti diam saja,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menilai sikap pasif pihak kecamatan menimbulkan dugaan adanya pilih kasih dalam penegakan aturan.
Sikap bungkam Camat Kenjeran saat dikonfirmasi media semakin memperlebar kekecewaan. Tidak adanya penjelasan resmi membuka ruang spekulasi publik terkait dugaan pembiaran, hingga warga mendesak Pemerintah Kota Surabaya turun tangan langsung.
Menjawab polemik tersebut, Wali Kota Surabaya akhirnya memberikan tanggapan singkat. Saat dikonfirmasi wartawan, ia menegaskan bahwa seluruh laporan masyarakat telah diterima dan akan segera ditangani.
“Kami tindaklanjuti. Semua laporan warga menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Meski demikian, warga berharap pernyataan tersebut tidak berhenti sebagai janji, melainkan diikuti langkah nyata. Mereka menuntut penertiban bangunan liar sekaligus evaluasi terhadap respons lamban aparat kecamatan yang dinilai tidak profesional.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaqi Akbar, menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan pengawasan di tingkat kecamatan. Menurutnya, jika tidak segera dibenahi, kasus serupa berpotensi terus berulang dan menggerus kepercayaan publik terhadap birokrasi Pemkot Surabaya.
Kini, warga menantikan realisasi tindakan dari pemerintah kota. Polemik ini diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola wilayah serta peningkatan akuntabilitas pejabat publik, terutama di tingkat kecamatan.
Anugrah
