Rabat – Liputanjatimbersatu.com. Pemerintah Republik Honduras secara resmi mengumumkan keputusan untuk membekukan pengakuan diplomatik mereka terhadap entitas bentukan separatis, “SADR” (pseudo-sadr). Langkah berani ini menandai pergeseran penting dalam peta diplomasi Amerika Tengah terkait isu Sahara Maroko.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Honduras, Mireya Agüero de Corrales, melalui surat resmi yang diterima oleh Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, pada Rabu (22/04/2026). Dalam dokumen tersebut, Agüero de Corrales menegaskan bahwa pembekuan pengakuan ini merupakan kedaulatan penuh Honduras yang didasarkan pada komitmen tradisional mereka terhadap prinsip-prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap urusan dalam negeri negara lain.
Selain menarik pengakuannya, Honduras menegaskan dukungan penuh terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Khususnya dalam mencari solusi politik yang adil, permanen, dan dapat diterima bersama. Honduras juga menyatakan kepatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 2797. Keputusan strategis ini telah disampaikan secara resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.
Secara historis, Honduras pertama kali mengakui entitas tersebut pada tahun 1989 dan sempat menegaskannya kembali pada 2022. Namun, dinamika diplomasi global yang digerakkan oleh kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI telah memicu momentum besar bagi kedaulatan Maroko, menjadikan Honduras sebagai negara keenam yang menarik dukungan terhadap separatis dalam dua tahun terakhir.
Persisma Apresiasi Keputusan Berdaulat Honduras
Keputusan luar biasa dari pemerintah Honduras ini mendapat apresiasi dari tokoh pers internasional, Wilson Lalengke, yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma). Ia mengatakan bahwa keputusan Honduras merupakan sikap yang bijaksana dalam merespon realitas lapangan.
“Selaku Presiden Persisma, saya menyatakan dukungan penuh atas keputusan berdaulat pemerintah Honduras dalam masalah ini. Langkah ini mencerminkan keberanian diplomatik untuk mengedepankan fakta sejarah dan hukum internasional di atas kepentingan politik semu,” ujar Wilson Lalengke, Kamis, 23 April 2026.
Ia menambahkan bahwa keputusan ini akan semakin memperkuat stabilitas kawasan dan mengakhiri sengketa yang telah berlangsung lama. “Keputusan Honduras adalah bukti bahwa dunia internasional semakin sadar akan pentingnya integritas teritorial sebuah bangsa. Persisma menyambut baik progres ini sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian dunia yang berkelanjutan,” tambah Wilson Lalengke.
Langkah Honduras ini diperkirakan akan memicu efek domino bagi negara-negara Amerika Latin lainnya untuk meninjau kembali posisi mereka. Seiring menguatnya dukungan internasional terhadap Rencana Otonomi Maroko, peluang bagi penyelesaian konflik Sahara secara damai kini terbuka semakin lebar. (PERSISMA/Red)
