BANGKALAN, LiputanJatimBersatu.com – Permintaan maaf terbuka yang disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan belum menghentikan gelombang penolakan dari kalangan insan pers dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Aksi demonstrasi tetap dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 29 Mei 2026, di depan kantor PGRI Kabupaten Bangkalan.
Aksi tersebut merupakan respons atas pernyataan yang sebelumnya menuai polemik dan dinilai sebagian pihak telah menyinggung profesi wartawan serta lembaga kontrol sosial. Dalam pernyataan yang beredar luas, disebut adanya ungkapan yang mengaitkan persoalan di lingkungan pendidikan dengan media dan LSM.
Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur menyatakan telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian serta kepada Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan informasi dari penyelenggara, jumlah peserta yang diperkirakan hadir mencapai sekitar 700 orang.
Ketua FRIC DPW Jawa Timur, Imam Arifin, menegaskan bahwa permintaan maaf yang telah disampaikan belum dianggap cukup untuk menjawab polemik yang muncul.
“Kami dari organisasi Fast Respon Indonesia Center DPW Jawa Timur yang merupakan wadah wartawan tetap akan melaksanakan aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi,” ujarnya.
Menurutnya, pernyataan tersebut dipandang telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan karena dianggap menyentuh kehormatan profesi pers dan kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan sosial.
Selain aksi demonstrasi, FRIC juga menyampaikan tuntutan agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di tubuh PGRI Kabupaten Bangkalan.
“Kami mendesak Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan untuk mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mencerminkan sikap seorang pendidik,” kata Imam.
Mereka juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap polemik yang berkembang dan mengambil langkah sesuai kewenangan yang dimiliki.
Sebelumnya, pernyataan Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan telah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial dan memunculkan beragam respons dari masyarakat. Meski klarifikasi dan permintaan maaf telah disampaikan, sebagian kelompok menilai persoalan tersebut belum selesai secara moral maupun kelembagaan.
Aksi yang direncanakan pada akhir pekan ini diperkirakan menjadi perhatian publik mengingat melibatkan berbagai elemen dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
Red
