Pamekasan, LiputanJatimBersatu.com – Dugaan sulitnya akses rekam medis yang dialami keluarga pasien di RSIA Puri Bunda Pamekasan kini berubah menjadi sorotan serius publik. Di tengah tuntutan keterbukaan, pihak rumah sakit justru belum memberikan penjelasan resmi yang memadai. Kondisi tersebut memicu pertanyaan keras dari Ketua SBPIJ Jawa Timur, Imam Arifin.
Menurut Imam Arifin, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut administrasi rumah sakit, melainkan menyangkut hak pasien dan transparansi pelayanan kesehatan yang seharusnya dijunjung tinggi.
“Publik berhak bertanya, ada apa sebenarnya di balik sulitnya akses rekam medis ini? Jika semua tindakan telah sesuai prosedur dan tidak ada masalah, mengapa dokumen yang menjadi hak pasien terkesan begitu sulit diperoleh? Apa yang sedang ditutupi?” tegas Imam.
Ia menilai, diamnya pihak rumah sakit justru memperbesar kecurigaan masyarakat. Dalam pelayanan publik, keterbukaan merupakan kewajiban. Sebaliknya, sikap bungkam hanya akan melahirkan spekulasi yang semakin liar.
“Ketika masyarakat meminta haknya lalu yang muncul adalah prosedur berlapis, penundaan, dan minim penjelasan, maka wajar jika publik mulai curiga. Jangan salahkan masyarakat jika kemudian muncul pertanyaan besar mengenai transparansi pelayanan di rumah sakit tersebut,” ujarnya.
Imam menegaskan bahwa rekam medis bukan milik eksklusif rumah sakit yang dapat ditahan sesuka hati. Rekam medis merupakan bagian dari hak pasien yang dilindungi aturan. Karena itu, setiap dugaan penghambatan harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan.
“Rumah sakit jangan sampai menjelma menjadi benteng birokrasi yang menyulitkan rakyat. Tempat pelayanan kesehatan harus hadir memberi kepastian, bukan menambah kebingungan. Semakin lama persoalan ini dibiarkan tanpa penjelasan, semakin besar pula krisis kepercayaan yang akan lahir,” katanya.
Sorotan semakin menguat karena pasien yang sebelumnya menjalani tindakan medis di RSIA Puri Bunda diketahui harus mendapatkan penanganan lanjutan di rumah sakit lain. Fakta tersebut membuat kebutuhan terhadap rekam medis menjadi sangat penting bagi keluarga pasien.
Dalam pandangan Imam Arifin, jika memang tidak ada persoalan, pihak rumah sakit semestinya tampil ke depan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
“Transparansi adalah obat paling ampuh untuk meredam polemik. Namun ketika yang dipertontonkan justru keheningan, publik akan terus bertanya: apakah ini sekadar masalah administrasi atau ada sesuatu yang tidak ingin diketahui masyarakat?” tegasnya.
SBPIJ Jawa Timur juga mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, hingga Kementerian Kesehatan RI untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan rumah sakit apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hak pasien.
“Jangan tunggu kepercayaan masyarakat runtuh. Ketika hak pasien dipertanyakan dan transparansi dipersoalkan, yang dipertaruhkan bukan hanya nama sebuah rumah sakit, melainkan marwah pelayanan kesehatan itu sendiri. Jika benar tidak ada yang disembunyikan, maka buka semuanya secara terang-benderang di hadapan publik,” tandas Imam Arifin.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSIA Puri Bunda Pamekasan belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan keluarga pasien mengenai akses rekam medis. Ketiadaan klarifikasi tersebut justru semakin memperkuat desakan masyarakat agar persoalan ini dibuka secara transparan dan tidak berhenti pada alasan-alasan administratif semata.
Anugrah
