Surabaya, LiputanJatimBersatu.com – Dugaan praktik penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dikenal di masyarakat dengan istilah “kencing di tol” kembali mencuat. Aktivitas yang diduga berlangsung di wilayah Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi oleh aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang.
Di tengah gencarnya komitmen pemerintah memberantas penyalahgunaan BBM subsidi, informasi yang diterima tim investigasi LiputanJatimBersatu.com justru mengindikasikan adanya dugaan aktivitas yang masih berlangsung secara terbuka. Jika informasi tersebut terbukti benar melalui proses penyelidikan, kondisi ini berpotensi menunjukkan bahwa praktik penyelewengan belum sepenuhnya dapat diberantas.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, tim investigasi menemukan sebuah mobil tangki merah putih bernomor polisi N 944X UH serta kendaraan lain berpelat H 169X FP di lokasi yang sebelumnya disebutkan oleh narasumber.
Dalam penelusuran tersebut, seorang sopir mobil tangki yang ditemui tim investigasi mengaku aktivitas yang dijalankannya berada di bawah koordinasi seseorang berinisial H. Pernyataan tersebut merupakan pengakuan narasumber yang hingga saat ini belum dapat diverifikasi secara independen.
«”Kami bekerja sama dengan pemain lama berinisial H. Dulu pernah diamankan Polrestabes Surabaya dan sekarang beroperasi lagi,” ujar sopir tersebut kepada tim investigasi LiputanJatimBersatu.com.»
Apabila pengakuan tersebut didukung alat bukti yang sah, maka informasi tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Sebab, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi berpotensi merugikan keuangan negara, mengganggu rantai distribusi energi bersubsidi, serta menghilangkan hak masyarakat yang berhak menikmati subsidi pemerintah.
Ironisnya, dugaan kemunculan kembali jaringan lama dalam praktik tersebut menimbulkan pertanyaan publik. Apakah pengawasan distribusi BBM subsidi masih menyisakan celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu? Ataukah penindakan selama ini belum mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku?
Publik tentu berharap aparat penegak hukum tidak hanya bergerak setelah kasus menjadi sorotan media. Penegakan hukum seharusnya dilakukan secara proaktif, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang diduga terlibat. Apabila benar terdapat jaringan yang kembali beroperasi, maka pengungkapan aktor intelektual maupun pihak yang diduga melindungi praktik tersebut menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai penyimpangan BBM subsidi.
Masyarakat juga menantikan langkah konkret dari aparat untuk membuktikan bahwa pemberantasan mafia BBM subsidi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang diwujudkan melalui penyelidikan yang objektif dan penindakan berdasarkan alat bukti yang sah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait mengenai informasi tersebut. Sementara itu, pihak yang disebut berinisial H juga belum memberikan tanggapan atau klarifikasi.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Redaksi LiputanJatimBersatu.com membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menggunakan hak jawab dan hak klarifikasi demi menjaga asas keberimbangan dan akurasi informasi.
Anugrah
