Surabaya, LiputanJatimBersatu.com– Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret sejumlah warga Madura terus menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada penangkapan tiga orang berinisial S, I, dan satu rekannya di lokasi TOP 10 pada 22 Oktober 2026.
Informasi mengenai penangkapan tersebut diperoleh setelah dilakukan konfirmasi kepada salah satu Kanit yang mengaku turut mengamankan ketiga orang tersebut.
Kanit tersebut membenarkan adanya penangkapan di lokasi TOP 10. Namun, menurut keterangannya, setelah penangkapan, ketiga orang tersebut dilimpahkan kepada anggota yang sedang piket.
“Benar adanya penangkapan atas nama tersebut dan kami limpahkan kepada anggota yang piket,” ujar salah satu Kanit yang terlibat dalam pengamanan tersebut.
Pernyataan ini menjadi salah satu keterangan penting untuk menelusuri alur penanganan perkara sejak penangkapan awal hingga proses selanjutnya di lingkungan Ditresnarkoba Polda Jawa Timur.
Untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, awak media berupaya mengonfirmasi AKP Olloan Munulang melalui sambungan WhatsApp Messenger.
Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi belum mendapatkan tanggapan, meskipun status WhatsApp yang bersangkutan terlihat online.
Awak media masih menunggu penjelasan mengenai kronologi penanganan S, I, dan satu rekannya, termasuk status hukum mereka setelah dilimpahkan kepada anggota piket.
Tidak adanya jawaban hingga berita ini diterbitkan tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan ataupun pembenaran atas dugaan yang berkembang.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan pembayaran uang dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah yang dikaitkan dengan penanganan perkara narkotika tersebut.
Informasi yang beredar menyebut adanya dugaan transaksi uang hingga Rp300 juta. Namun, siapa penerima uang tersebut, untuk kepentingan apa pembayaran dilakukan, dan apakah terdapat keterlibatan oknum aparat masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.
Dalam perkara ini, publik membutuhkan penjelasan yang terang, bukan sekadar bantahan ataupun informasi sepihak.
Masyarakat berharap Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim memberikan penjelasan mengenai proses penanganan perkara tersebut.
Begitu pula Bidpropam Polda Jatim diharapkan melakukan penelusuran apabila terdapat pengaduan dan bukti yang mengarah pada dugaan penyimpangan prosedur maupun pelanggaran kode etik.
Sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka antara lain:
1. Apa dasar hukum penangkapan S, I, dan satu rekannya pada 22 Oktober 2026 di TOP 10?
2. Kepada siapa ketiga orang tersebut dilimpahkan setelah penangkapan?
3. Bagaimana status hukum mereka setelah berada dalam penanganan anggota piket?
4. Apakah benar terdapat pembayaran uang hingga ratusan juta rupiah terkait perkara tersebut?
5. Jika ada pembayaran, siapa penerima dan apa dasar hukumnya?
Penegakan hukum terhadap perkara narkotika harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya kepada AKP Olloan Munulang, Dirresnarkoba Polda Jatim, Kapolda Jatim, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara ini untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan informasi yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Seluruh pihak tetap harus dihormati haknya berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Anugrah
