Skip to main content

Liputan Jatim Bersatu

Tes Urine Negatif, Mengapa Direhabilitasi? FRIC Jatim Minta Penjelasan Polres Bangkalan

Bangkalan, LiputanJatimBersatu.com– Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur mempertanyakan dasar hukum dan prosedur rehabilitasi terhadap A dalam perkara narkotika di Kabupaten Bangkalan. Pasalnya, berdasarkan keterangan Kasi Humas Polres Bangkalan, hasil tes urine terhadap yang bersangkutan disebut negatif narkoba.

Persoalan ini mencuat setelah adanya informasi mengenai dugaan penangkapan dan pelepasan A oleh Satresnarkoba Polres Bangkalan. A dikabarkan diamankan pada 11 November 2026 dan kemudian disebut telah dilepaskan pada 14 November 2026.

Ketua FRIC DPW Jatim menilai, apabila hasil pemeriksaan urine memang menunjukkan negatif narkoba, maka perlu ada penjelasan mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan apabila seseorang diarahkan untuk menjalani rehabilitasi.

“Kalau memang hasil tes urine negatif narkoba, lalu atas dasar apa seseorang harus menjalani rehabilitasi? Apakah ada hasil asesmen resmi, bukti lain, atau pertimbangan hukum yang mendasarinya? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, hasil tes urine negatif tidak serta-merta menjawab seluruh aspek dalam penanganan perkara narkotika. Sebab, penentuan kebutuhan rehabilitasi juga dapat mempertimbangkan riwayat penggunaan, kondisi ketergantungan, serta hasil asesmen yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Namun demikian, apabila seseorang tidak memiliki riwayat penggunaan maupun indikasi ketergantungan narkotika, maka perlu dijelaskan apa dasar medis dan hukum yang digunakan untuk merekomendasikan rehabilitasi.

Ia menegaskan, penanganan perkara narkotika harus mengedepankan profesionalitas, transparansi, serta kepastian hukum. Jangan sampai muncul pertanyaan di tengah masyarakat akibat tidak adanya penjelasan yang utuh mengenai proses dan keputusan yang diambil aparat penegak hukum.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp Messenger, Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan membenarkan adanya penangkapan terhadap seseorang yang disebut berinisial A.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Bangkalan memberikan keterangan bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap A menunjukkan hasil negatif.

“Tes urine negatif, Pak, dan sudah sesuai aturan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai dasar dan pertimbangan rehabilitasi terhadap seseorang yang hasil tes urinenya dinyatakan negatif, Kasi Humas memberikan tanggapan:

“Gini aja, Pak, kalau ada waktu bisa ke kantor. Kita buka data sama Pak Kanit,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena masih diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan, proses asesmen, serta dokumen yang menjadi dasar penanganan terhadap A.

Selain persoalan rehabilitasi, muncul pula informasi mengenai dugaan adanya uang sebesar ratusan juta yang dikaitkan dengan proses pelepasan A.

Informasi tersebut hingga kini belum terverifikasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar isu tersebut tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa bukti.

FRIC DPW Jatim meminta agar apabila memang terdapat informasi mengenai dugaan transaksi tersebut, pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ketua FRIC DPW Jatim juga berharap Kapolres Bangkalan dan Kasat Resnarkoba memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejumlah hal, di antaranya:

1. Dasar dan kronologi penangkapan terhadap A.

2. Hasil pemeriksaan urine serta pemeriksaan lainnya.

3. Keberadaan dan status barang bukti apabila memang ada.

4. Status hukum A setelah diamankan.

5. Ada atau tidaknya rekomendasi asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT).

6. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam proses rehabilitasi.

7. Klarifikasi terhadap informasi dugaan uang ratusan juta yang dikaitkan dengan pelepasan A.

Ketua FRIC DPW Jatim menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu. Namun, menurutnya, setiap proses penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural maupun administratif.

“Kami mempertanyakan prosedurnya, bukan menghakimi siapa pun. Jika memang semua tindakan sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat berhak mengetahui transparansi penegakan hukum,” tegasnya.

FRIC DPW Jawa Timur juga mendorong adanya pengawasan terhadap proses penanganan perkara narkotika, sehingga setiap tindakan aparat penegak hukum berjalan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hingga berita ini disusun, penjelasan lebih lanjut mengenai dasar rehabilitasi, hasil asesmen, serta informasi dugaan uang ratusan juta masih diperlukan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Bangkalan maupun pihak-pihak terkait guna memastikan pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.

Redaksi

More To Explore

Fashion

Anggota Polisi Aktif di Dakwa di Pengadilan Negeri Surabaya Atas Kasus Kekerasan Terhadap 3 Anak di Bawah Umur 

Surabaya, LiputanJatimBarsatu.com – seorang anggota ke polisian yang masih aktif bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bernama Slamet Hutoyo berpangkat Aipda kini didakwa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (19/11) sore. Terdakwa Slamet Hutoyo didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Vinza Buananda Wijayanti S.H, di ruang sidang Garuda II.

Fashion

Tes Urine Negatif, Mengapa Direhabilitasi? FRIC Jatim Minta Penjelasan Polres Bangkalan

Bangkalan, LiputanJatimBersatu.com– Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur mempertanyakan dasar hukum dan prosedur rehabilitasi terhadap A dalam perkara narkotika di Kabupaten Bangkalan. Pasalnya, berdasarkan keterangan Kasi Humas Polres Bangkalan, hasil tes urine terhadap yang bersangkutan disebut negatif narkoba. Persoalan ini mencuat setelah adanya informasi mengenai dugaan penangkapan