Skip to main content

Liputan Jatim Bersatu

Pernyataan Kontroversial Soal SPPL, Kabid DLH Sampang Terancam Dicopot

 

Surabaya, Aliansi Madura Indonesia (AMI) kembali melontarkan kritik keras terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sampang. Desakan kali ini lebih tegas, yakni meminta Bupati Sampang mencopot Kabid P2LH, Rofik, karena dinilai melakukan blunder fatal dengan menyebut aktivitas kandang ayam di Torjun aman hanya karena mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

 

“Pernyataan itu jelas merugikan masyarakat. Akibat asap kotoran ayam, warga sampai ada yang masuk rumah sakit. DLH mestinya membela rakyat, bukan malah jadi corong pengusaha. Kami minta Kabid itu segera dicopot,” tegas Baihaki Akbar Rabu (10/9/2025).

 

Menurut AMI, statemen Kabid membuat DLH kehilangan wibawa. Alih-alih tampil sebagai pengawas lingkungan, DLH justru terlihat berlindung di balik dokumen administratif yang lemah.

 

“SPPL itu hanya formalitas. Kalau dampak lingkungan sudah parah, seharusnya minimal UKL-UPL atau AMDAL yang diberlakukan. Bukan malah seolah-olah SPPL bisa jadi tameng. Kabid seperti ini hanya bikin malu institusi,” tambahnya.

 

AMI juga memastikan, jika desakan ini tidak digubris, mereka siap menggelar aksi massa yang lebih besar. Targetnya jelas: menuntut keadilan lingkungan sekaligus menekan Pemkab agar serius menata DLH.

 

“Kalau Bupati diam, berarti ikut melindungi pejabat yang gagal. Kami akan bawa ribuan massa untuk menyuarakan tuntutan ini,” pungkas AMI.

 

Anugrah

More To Explore

Fashion

Operasi Patuh Semeru 2026: Polda Jatim Fokus Edukasi Tertib Berkendara Demi Keselamatan di Jalan Raya

SURABAYA, LiputanJatimBersatu.com- Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Rahmat Hakim menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tidak digelar semata-mata untuk memperbanyak jumlah tilang. Operasi ini difokuskan untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan mengutamakan keselamatan di jalan raya. “Operasi Patuh 2026 tidak dibangun hanya dengan pendekatan hukum.

Fashion

Polri Ajak Masyarakat Jaga Ruang Demokrasi

JAKARTA, LiputanJatimBersatu.com– Polri mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang perlu dihormati, sekaligus dijalankan dengan mengedepankan kepentingan bersama dan menghormati hak masyarakat lainnya. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian