Jabar – LiputanJatimBersatu,com. Seolah terlepas dari dahaga dan keinginan yang terpendam, paska pemberian lampu hijau oleh kemendagri soal penyelenggaraan rapat di hotel mewah, pemerintah kabupaten tangerang nampaknya tak ingin lama lama dan langsung tancap gas dan menggelar berbagai kegiatan rapat di hotel berbintang.
Jika sebelumnya agenda rapat dilaksanakan bersama jajaran DPC APDESI kali ini Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menggelar Kegiatan rapat yang yang dibalut dengan pemberian penghargaan kinerja Perangkat Daerah, penghargaan ASN Award, dan penghargaan Musrenbang Award 2025.
Acara rapat bertabur penghargaan itu sendiri dilaksanakan Pemkab Tangerang selama 3 hari di hotel bintang 4, Holiday Inn Pasteur Kota Bandung Jawa Barat.
Tak hanya rapat, pada kegiatan itupun Pemkab Tangerang nampak bergaya hedon dengan menghadirkan grup band papan atas yakni grup Band Republik. Ditengah situasi ditetapkannya wilayah Kabupaten Tangerang darurat sampah, dan masih tingginya angka kemiskinan, Sulit tentunya bagi publik untuk menilai bahwa kegiatan ini adalah bagian kinerja pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.
Suara keras Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi nampak nya hanya dijadikan bahan renungan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yang hanya wajib didengar namun tak wajib untuk dijalankan.
Sindiran keras pun datang dari sejumlah Aktivis Kabupaten Tangerang, yang berpandangan bahwa kegiatan tersebut hanya lah sebatas agenda hura hura tanpa menghasilkan penyesalan apapun atas semerautnya persoalan sampah dan tingginya angka kemiskinan yang saat ini terjadi.
“Ini lelucon apalagi, kegiatan ini terkesan hanya ingin menghamburkan anggaran agar terserap dalam nota pelaporannya. Judulnya mendorong efisiensi belanja tetapi acaranya di hotel mewah bintang 4, bahkan dihibur oleh group Band Ternama di Indonesia. Ucap Erwin Salah satu aktivis yang beberapa waktu ini aktif mengawal isu isu yang terjadi ditengah tengah masyarakat.
Menurut Erwin, Agenda rapat diluar kota yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Tangerang itupun dianggap sebagai salah satu bukti dari bentuk pemborosan anggaran.
“Mereka yang menghimbau, Mereka pula yang melanggarnya. arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah jelas soal efisiensi, andai hanya sekedar rapat mungkin publik masih dapat bisa sedikit mengerti,tapi ini bukan lagi hanya sekedar rapat, ini benar benar cermin para pejabat yang secara gelamor menggunakan uang rakyat. Terang Erwin.
Perlu diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2025, terdapat 260.900 jiwa atau 6,42 persen penduduk Kabupaten Tangerang yang hidup dalam kemiskinan.
Data tersebut tentunya menandakan bahwa ada yang salah salam pengelolaan keuangan dan fokus pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam upaya penanggulangan kemiskinan, hal itupun ditegaskan oleh ketua fraksi partai PDI Perjuangan, Deden Umardani di DPRD. Beberapa waktu yang lalu.
Deden Umardani kala itu menilai, bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengentasan kemiskinan masih sangat lah jauh dari harapan, Politisi dari partai ber gambar Banteng ber Moncong Putih itupun menganggap penurunan angka kemiskinan 0,13% ditengah pendapatan daerah yang terus meningkat sangat tak layak dan mencerminkan adanya permasalahan pada program pengentasan kemiskin.
“Penurunan kemiskinan yang hanya 0,3 persen dan TPT yang turun 0,12 persen menunjukan ada yg tidak beres, Dengan APBD yang terus naik, masyarakat seharus nya bisa merasakan dampak lebih besar. Karna itu data meski di perkuat, Program di evakuasi dan anggaran di arahkan lebih tepat sasaran, agar benar – benar menyentuh keluarga miskin ekstrim,.Ujarnya
Lebih lanjut Deden pun mendorong adanya audit mendalam seluruh program penanggulangan kemiskinan, termasuk peningkatan anggaran bagi OPD yang berperan langsung, ia menekankan bahwa penanganan TPT harus disertai pemberantasan calon tenaga kerja yang merugikan warga miskin.
“Anggaran harus berdampak nyata bukan sekedar habis tanpa hasil. Tegasnya.
Publik kini tentunya berharap, ada upaya dan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan berbagai macam persoalan akut yang selama ini terus membayang, bukan hanya sekedar rapat dan menabur piagam penghargaan yang sama sekali tak berdampak nyata bagi masyarakat yang selama ini nampak mulai kebingungan untuk membuang sampah dan keluar dari bayang bayang kemiskinan. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan agar berbagai prestasi dan keberhasilan yang diukir dapat benar benar terasa dan dirasakan. (Nurdin)
