Jombang, LiputanJatimBersatu.com. Aksi pencurian kabel bawah tanah yang diduga dilakukan komplotan terorganisir terus berulang di sejumlah titik wilayah Kabupaten Jombang. Ironisnya, hingga kini belum terlihat pengungkapan signifikan dari aparat penegak hukum, baik di tingkat Polres Jombang maupun Polda Jawa Timur. Kondisi ini memicu penilaian publik bahwa aparat terkesan tidak berdaya menghadapi kejahatan yang jelas-jelas merugikan negara dan mengganggu layanan publik.
Maraknya pencurian kabel tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kinerja kepolisian. Pasalnya, para pelaku seolah bebas beraksi tanpa rasa takut, bahkan di lokasi-lokasi strategis dan kejadian yang berulang. Modus operandi yang digunakan pun terbilang rapi dan sistematis, menyerupai pekerjaan proyek resmi.
Peristiwa terbaru terjadi pada Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 02.56 WIB, tepat di depan SPBU Mojodadi, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Aktivitas penggalian kabel dan perusakan fasilitas umum (fasum) dilakukan pada dini hari, saat pengawasan minim. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa aksi tersebut telah direncanakan dengan matang.
Sejumlah warga mengaku resah dan geram. Selain menyebabkan kerugian ekonomi, pencurian kabel berdampak langsung pada terganggunya jaringan komunikasi serta layanan publik.
“Ini bukan kejadian sekali dua kali. Tapi pelakunya seperti kebal hukum,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pola pencurian dilakukan secara terorganisir, mengindikasikan adanya jaringan profesional dengan peran masing-masing. Namun demikian, hingga kini belum terlihat langkah tegas aparat dalam membongkar jaringan tersebut, apalagi mengungkap aktor intelektual di balik kejahatan ini.
Situasi ini memunculkan persepsi publik bahwa aparat penegak hukum terkesan mandul dan tidak memiliki keberanian untuk bertindak tegas. Desakan pun menguat agar Polda Jawa Timur turun langsung melakukan supervisi dan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus pencurian kabel di wilayah hukum Polres Jombang.
Praktisi hukum, Muhammad Arif, SH, MH, menilai pembiaran terhadap kejahatan yang terjadi berulang kali dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Jika kejahatan terorganisir dibiarkan tanpa penindakan serius dan transparan, maka yang dipertaruhkan adalah wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Jombang maupun Polda Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus pencurian kabel bawah tanah tersebut.
Publik kini menanti langkah nyata aparat penegak hukum. Penindakan yang tegas, profesional, dan transparan dinilai menjadi kunci, bukan hanya untuk menghentikan kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
