KEPRI||liputanJatimBersatu.com. Fast Respon Indonesia Center menilai adanya pemberitaan yang menyudutkan Polres Karimun dan perlu adanya klarifikasi mendasar buat edikasi publik atas berita yang berkembang saat ini.
Dengan memperhatikan dan menanggapi pemberitaan yang berkembang terkait dana hibah sebesar Rp4,4 miliar, Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani, S.I.K., M.Si akgirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat (20/05/2026).
Kapolres Karimun menegaskan bahwa dana hibah yang diterima Kepolisian Resort Karimun dari Pemerintah Kabupaten Karimun tidak digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun di luar tugas kepolisian.
“Pada prinsipnya, dana hibah tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan sarana, prasarana, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan yang telah diajukan dan disetujui melalui mekanisme yang berlaku,” Terang AKBP Yunita Stevani.
Kapolres AKBP Yunita Stevani menyampaikan bahwa “rincian penggunaan anggaran akan disesuaikan dengan dokumen perencanaan, perjanjian hibah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Menanggapi berbagai tanggapan masyarakat, AKBP Yunita Stevani menyampaikan bahwa pihaknya menghormati setiap bentuk perhatian publik sebagai bagian dari pengawasan sosial.
“Kami memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen agar penggunaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya dengan ramah.
Terkait pernyataan Ketua KPK mengenai hibah kepada instansi vertikal, Kapolres Karimun menegaskan bahwa pihaknya menghormati dan mendukung setiap rekomendasi dari lembaga pengawas.
“Namun perlu dipahami, Polres Karimun sebagai penerima hibah tidak berada pada posisi menetapkan kebijakan pemberian hibah. Seluruh proses tetap mengacu pada mekanisme dan regulasi yang berlaku,” jelas AKBP Yunita Stevani.
Kapolres juga memastikan bahwa proses hibah telah melalui tahapan administrasi yang sesuai, mulai dari pengajuan, pembahasan, penetapan hingga penandatanganan perjanjian. Dalam pelaksanaannya, terdapat pengawasan berlapis baik dari internal Polri, Inspektorat, maupun Lembaga Pemeriksa Negara.
Menjawab pertanyaan terkait kebutuhan anggaran, AKBP Yunita Stevani menjelaskan bahwa “anggaran dari Mabes Polri pada dasarnya telah ada, namun dinamika kebutuhan di daerah memerlukan dukungan tambahan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” Ujar AKBP Yunita Stevani.
“Bantuan hibah merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, sepanjang sesuai ketentuan dan tidak mengganggu program prioritas daerah,” ungkap AKBP Yunita Stevani dengan semangat.
Sebagai bentuk transparansi, Polres Karimun juga memastikan adanya pelaporan administrasi, audit, serta keterbukaan informasi publik sesuai peraturan yang berlaku.
Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevan kembali menegaskan bahwa “hingga saat ini dana hibah tersebut belum digunakan karena masih dalam tahap proses lelang.”
“Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kegiatan masih dalam tahap lelang, sehingga belum ada pelaksanaan penggunaan anggaran,” tutup AKBP Yunita Stevani.
Dengan klarifikasi ini, Fast Respon Indonesia Center mengharapkan masyarakat agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang belum tentu sesuai fakta, serta tetap mendukung upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebab POLRI UNTUK MASYARAKAT.
