Surabaya, LiputanJatimBersatu.com– Dugaan tangkap lepas terhadap 14 mahasiswa yang sebelumnya diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Direktorat Siber Polda Jawa Timur menjadi perhatian serius publik. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa para mahasiswa tersebut sempat diamankan terkait dugaan aktivitas judi online sebelum akhirnya dipulangkan.
Peristiwa yang disebut terjadi pada 17 Mei 2026 itu menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai proses penanganan perkara yang dilakukan aparat penegak hukum. Publik mempertanyakan dasar hukum pemulangan para mahasiswa tersebut serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Menanggapi informasi yang berkembang, Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur Imam Arifin menyampaikan kritik keras terhadap dugaan praktik tangkap lepas tersebut. Menurutnya, apabila informasi yang beredar benar adanya, maka hal itu dapat mencederai rasa keadilan masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Setiap penanganan perkara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jika memang ada proses pengamanan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat aktivitas melanggar hukum, maka publik berhak mengetahui bagaimana tindak lanjut penanganannya. Jangan sampai muncul kesan adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga meminta agar Polda Jawa Timur memberikan penjelasan resmi terkait kronologi pengamanan, hasil pemeriksaan, status hukum para pihak yang diamankan, serta alasan pemulangan mereka apabila memang tidak ditemukan unsur pidana.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari berkembangnya spekulasi dan opini liar di masyarakat. Selain itu, transparansi juga diperlukan untuk menjaga marwah institusi penegak hukum dan memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci mengenai dugaan tangkap lepas tersebut. Media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan sesuai fakta.
Apabila terdapat klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak berwenang, media akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Anugrah
