Surabaya, LiputanJatimBersatu.com– Dugaan praktik tangkap lepas yang menyeret jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Timur menjadi sorotan. Dugaan tersebut mencuat setelah adanya penangkapan sejumlah orang di sebuah tempat hiburan malam Top 10 pada 22 Oktober 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam operasi tersebut lebih dari 18 orang disebut-sebut diamankan petugas. Di antara mereka terdapat dua orang berinisial S dan I beserta satu rekannya.
Namun, muncul dugaan serius mengenai adanya permintaan uang dalam jumlah besar agar pihak-pihak tertentu dapat terlepas dari proses hukum. Nominal yang disebutkan sumber mencapai Rp100 juta per orang.
“Iya mas, penangkapan terhadap S dan I beserta satu rekannya terjadi pada tanggal 22/10/2026. Informasinya ada nominal ratusan juta rupiah untuk bebas dari jeratan hukum. Yang lebih anehnya, I sudah lebih dari dua kali diamankan,” ungkap seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Informasi tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan integritas aparat penegak hukum. Meski demikian, dugaan permintaan uang tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp Messenger, salah satu Kanit yang disebut terlibat dalam pengamanan ketiga orang tersebut membenarkan adanya penangkapan.
Kanit tersebut menjelaskan bahwa ketiga orang berinisial S, I, dan satu rekannya memang diamankan, kemudian dilimpahkan kepada anggota yang sedang bertugas di piket.
“Benar mas, kami mengamankan tiga nama tersebut dan kami limpahkan kepada anggota yang piket. Monggo jenengan tanyakan kepada Kanit AKP Olloan Munulang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut membenarkan adanya proses pengamanan terhadap ketiga orang yang dimaksud. Namun, belum menjelaskan secara rinci bagaimana kelanjutan penanganan perkara, dasar pelepasan apabila memang terjadi, maupun kebenaran dugaan permintaan uang Rp100 juta per orang.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada Kombes Pol Muhammad Kurniawan melalui sambungan WhatsApp Messenger.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan terkait dugaan tangkap lepas maupun informasi permintaan uang yang mencuat dalam peristiwa tersebut.
Konfirmasi juga dilakukan kepada AKP Olloan Munulang, sebagaimana arahan dari salah satu Kanit yang membenarkan pengamanan ketiga orang tersebut.
Sayangnya, hingga berita ini disusun, AKP Olloan Munulang juga belum memberikan keterangan atau tanggapan terkait isu dugaan tangkap lepas tersebut.
Belum adanya jawaban dari kedua pejabat tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting masih belum terjawab, khususnya mengenai status hukum ketiga orang yang diamankan dan mekanisme penanganan perkara setelah dilimpahkan kepada petugas piket.
Munculnya dugaan tersebut turut mengingatkan kembali pada pesan Kapolri, “Polri bersama masyarakat”, serta pesan Kapolda Jawa Timur, “Jangan ambil uangnya masyarakat, ambillah hati masyarakat”.
Pesan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh anggota kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas.
Apabila benar terdapat oknum yang meminta uang dengan imbalan membebaskan seseorang dari jeratan hukum, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius dan tidak boleh dibiarkan.
Kapolri dan Kapolda Jawa Timur diharapkan turun tangan dengan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh, termasuk menelusuri proses pengamanan, pelimpahan kepada petugas piket, serta status akhir penanganan ketiga orang tersebut.
Bidang Propam juga diharapkan melakukan penelusuran apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin maupun kode etik oleh anggota kepolisian.
Masyarakat berhak mendapatkan penegakan hukum yang transparan dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kombes Pol Muhammad Kurniawan, AKP Olloan Munulang, Ditresnarkoba Polda Jatim, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan permintaan uang Rp100 juta per orang belum terverifikasi secara independen dan belum ada keterangan resmi yang membenarkan ataupun membantah dugaan tersebut.
Anugrah
