SURABAYA, LiputanJatimBersatu.com – Harapan Laspari (68) untuk memiliki kepastian hukum atas tanah miliknya justru berujung pada persoalan hukum. Pria lanjut usia asal Bulak Banteng Sekolahan, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, itu resmi melaporkan seorang pria bernama Ariadi ke Polrestabes Surabaya atas dugaan penipuan dan penggelapan berkedok jasa pengurusan sertifikat tanah.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/2335/XI/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim, tertanggal 22 November 2026 pukul 20.43 WIB. Dalam perkara ini, Laspari didampingi kuasa hukumnya, Dodik Firmansyah, S.H.
Dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan berdasarkan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan/atau Pasal 486 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.
Peristiwa yang kini bergulir ke ranah hukum itu bermula pada Mei 2025. Saat itu, korban mempercayakan pengurusan peningkatan status tanah Persil 46 Petok D 272 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan luas sekitar 120 meter persegi, yang berlokasi di Tambak Wedi Baru 15, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya.
Kepercayaan tersebut kemudian diwujudkan dengan penyerahan sejumlah uang kepada Ariadi. Untuk memulai proses pengurusan dokumen pertanahan itu, terlapor disebut meminta uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp30 juta.
“Untuk keperluan pengurusan surat tersebut, Saudara Ariadi meminta uang muka atau DP sebesar Rp30.000.000,” ungkap Dodik kepada awak media, Minggu (22/11/2026).
Pembayaran uang muka dilakukan pada 2 Mei 2025 di kantor Ariadi, disertai kuitansi bermeterai sebagai bukti transaksi. Tidak berhenti di situ, korban kembali melakukan pembayaran secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ariadi dengan nomor rekening 4650670464.
Jika seluruh pembayaran diakumulasikan, uang yang telah diserahkan korban mencapai Rp96 juta.
Namun, setelah seluruh uang dibayarkan, harapan korban untuk memperoleh sertifikat tanah tak kunjung terwujud. Proses pengurusan yang dinantikan justru tidak menunjukkan kejelasan. Upaya korban meminta penjelasan melalui pesan WhatsApp pun disebut tidak mendapatkan respons.
Situasi semakin memprihatinkan ketika nomor telepon Ariadi tidak lagi aktif. Bahkan, saat ditelusuri, kediaman yang bersangkutan disebut dalam keadaan kosong.
“Keadaan tersebut telah menimbulkan kerugian materiil serta ketidakpastian hukum bagi klien kami,” tegas Dodik.
Atas kondisi tersebut, pihak kuasa hukum akhirnya menempuh jalur hukum dengan menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap berupaya membantu mencari keberadaan Ariadi.
“Untuk masalah kasus ini kita serahkan ke pihak polisi. Kita akan berupaya ikut mencari keberadaan Ariadi juga,” tegasnya.
Kini, Laspari berharap laporan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti secara profesional oleh aparat penegak hukum. Ia menginginkan adanya kejelasan atas uang yang telah diserahkan sekaligus kepastian hukum atas persoalan yang menimpanya.
Lebih dari itu, korban berharap proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya agar peristiwa serupa tidak kembali menimpa masyarakat lainnya.
“Harapan korban berharap laporan ini segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, lebih-lebih Ariadi segera tertangkap biar tidak terjadi korban lainnya,” pungkas Dodik.
(Anugerah)

