Skip to main content

Liputan Jatim Bersatu

Muscab Serentak, Hanura Jatim Targetkan Merebut Suara di Pemilu 2029

Surabaya 3 November 2025 – Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Jawa Timur menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) untuk tiga Kabupaten dan Kota di Kantor DPD Hanura Jawa Timur. Langkah ini adalah tindak lanjut arahan Ketua Umum Partai Hanura yang ingin melengkapi struktural hingga tingkat ranting di pertengahan tahun 2026.

 

Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, Dr. Ir. Sumarzen Marzuki.,M.MT, mengatakan, pelaksanaan Muscab kali ini sesuai instruksi Partai. Untuk DPD, partai memberikan instruksi paling lambat 31 Oktober untuk melakukan Muscab di semua daerah. Dan ini bagian dari pakta integritas kepengurusan DPD Partai Hanura Jawa Timur.

 

“Kita (DPD Hanura Jatim) punya deadline yang harus dijalankan, paling lambat 31 Oktober seluruh DPC harus melaksanakan Muscab.” Ungkapnya saat sambutan Pembukaan Muscab IV DPC Hanura Kota Surabaya di Kantor DPD Partai Hanura Jatim, Senin 3 November 2025.

 

Dia menyebut, DPD melalui tim Teknis sudah mengirim pengajuan Muscab ke DPP sebanyak 15 Kota dan Kabupaten. DPP Partai Hanura akhirnya memberikan persetujuan gelombang pertama sebanyak tiga daerah, yakni, Kota Surabaya, Kota Pasuruan dan Sidoarjo.

 

“Ada 15 DPC sudah diajukan ke DPP, yang sudah disetujui Muscab ada tiga daerah dan bertempat di Kantor DPD Hanura Jawa Timur. Pertama Surabaya, Sidoarjo dan Kota Pasuruan. Alhamdulillah disini, dan sesuai PO (peraturan organisasi) diperbolehkan asalkan beda waktunya berbeda,”ungkapnya.

 

Wakil Ketua Bidang OKK Partai Hanura Jatim, Muhdor Ali, mengatakan, Partai Hanura siap untuk menghadapi tantangan Pemilu 2029. Misi merebut kembali suara di masing-masing daerah ada hal utama dalam Muscab. Sehingga, Ketua DPC terpilih mempunyai beban berat dalam menahkodai partai.

 

“Ini hari (Muscab) istimewa, beberapa tokoh akan memberikan gagasan terbaik untuk mengangkat elektoral Partai Hanura di Kota Surabaya, Kota Pasuruan dan Sidoarjo. Tentu, Partai (DPP) akan memilih dan memilah siapa yang pantas memegang kendali di daerah.”ujar politisi muda yang sekaligus Ketua Tim Teknis Pendamping Muscab (T2PM).

 

Ia menyebut, arahan Ketua Umum Oesman Sapta sudah jelas dan wajib untuk diteruskan hingga tingkat ranting. “Amanah Ketua DPD (Jatim), akhir November ini seluruh daerah sudah menjalani Muscab. Target struktural hingga pertengahan 2026 akan tuntas sebelum deadline,” kata Gus Muhdor.

 

Tokoh muda ini menjelaskan, Ketua DPC terpilih oleh DPP nanti akan secepatnya untuk menyusun kepengurusan dari tingkat PAC (Pimpinan Anak Cabang) hingga Ranting (desa). “Target di Pemilu 2029 harus terpenuhi, Partai sudah memutuskan 5 kursi di DPRD tingkat Provinsi dan 62 di tingkat Kabupaten dan Kota,” pungkasnya.

 

Data dari T2PM ketiga daerah mempunyai karakteristik dan perolehan suara berbeda di momentum pemilihan umum (Pemilu). Di Kota Surabaya Partai Hanura pada Pemilu 2014 mendapatkan 3 kursi dan untuk 2019 maupun 2024 kosong, Kota Pasuruan tahun 2019 mendapatkan 3 kursi dan tahun 2024 kosong. Partai Hanura Sidoarjo perolehan kursi di tahun 2009 mendapatkan 3 kursi dan 2014 dapat 2 kursi.

More To Explore

Fashion

Polrestabes Surabaya Hadirkan Ajang Hoofdbureau City Night Race – Kapolrestabes Surabaya Cup 2026 

Surabaya, LiputanJatimBersatu.com— Polrestabes Surabaya menghadirkan ajang Hoofdbureau City Night Race – Kapolrestabes Surabaya Cup 2026 sebagai ruang bagi anak muda dan komunitas otomotif untuk menyalurkan hobi balap secara terorganisasi. Kegiatan ini diharapkan ikut mencegah balap liar yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan. Wakapolrestabes Surabaya AKBP Rosyid Hartanto

Fashion

Mapolres Gresik Disorot, PKL Diduga Berjualan di Area Perkantoran: Siapa yang Memberi Izin?

Gresik, LiputanJatimBersatu.com— Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di dalam area perkantoran Polres Gresik menuai sorotan. Temuan narasumber berinisial S bersama sejumlah rekannya saat mendatangi Mapolres Gresik pada Kamis (22/10/2026) memunculkan pertanyaan serius terkait penataan kawasan, ketertiban lingkungan, hingga pengawasan aktivitas usaha di lingkungan institusi kepolisian. Persoalan ini bukan semata soal