Liputan Jatim Bersatu

Ketum Fast Respon Indonesia Center Instruksikan Seluruh DPW Sinergi Dengan Polri Dirikan Pos Pelayanan Selama Nataru 

Jakarta – LiputanJatimBersatu,com.

Perayaan Natal 2025 dan Perayaan Pergantian Tahun Baru 2026 FRIC mengambil peran dalam mendukung Polri melakukan Pelayanan dan Pengamanan Nataru

 

Ketua Umum Fast Repson Indonesia Center H.Dian Surahman menyampaikan ” Saya Ketua Umum FRIC mengintruksikan kepada seluruh Ketua DPW dan pengurus FRIC untuk bisa berperan mendukung Polri melakukan Pelayanan dan Pengamanan dengan mendirikan pos pelayanan selama Nataru (23/12/2025)

 

Saya akan buatkan surat perintah kesetiap DPW untuk bisa disampaikan pemberitahuan kepada Institusi Polri diwilayah masing-masing , bahwa FRIC siap sinergi membantu pelayanan Nataru

 

Diharapkan kepada Pengurus DPW segera menyampaikan secara tertulis dengan dilampirkan sprint dari DPP FRIC kepada Polda dan Polres hingga Polsek bahwa FRiC siap membantu dengan mendirikan pos pelayanan

 

Kalau bisa berdampingan dengan Pos PAM atau Posyan pihak Kepolisan setempat, kita harapkan FRIC berperan dalam mewujudkan situasi Nataru aman , damai dan Kondusif sehingga Umat Nasrani menjalankan ibadah dengan khusuk , juga masyakarat merasa aman dan nyaman ” instruksi Ketum

More To Explore

Fashion

Merajut Integritas di Tengah Arus Digital, AMI Sukses Gelar Seminar Nasional dan Halal Bihalal di Hotel Morazen

Surabaya – Liputanjatimbersatu.com. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, menjaga integritas menjadi tantangan sekaligus kebutuhan utama bagi setiap elemen masyarakat (24/04/26)   Menjawab tantangan tersebut, Aliansi Madura Indonesia (AMI) sukses menggelar Seminar Nasional dan Halal Bihalal yang berlangsung meriah di Hotel Morazen, Surabaya.   Kegiatan ini

Fashion

Perdagangan Manusia dan Penipuan Online: Luka Moral Bangsa yang Harus Dihentikan

Jakarta – Liputanjatimbersatu.com. Indonesia kembali diguncang oleh kasus perdagangan manusia serta penipuan dan judi online, terutama ke Kamboja dan Myanmar, yang diduga melibatkan jaringan elit pemerintahan dan oknum pejabat di lembaga resmi negara. Kejahatan ini bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga menodai nilai kemanusiaan dan moral bangsa.   Informasi yang