Tanggerang – LiputanJatimBersatu,com. Setelah ramainya pemberitaan di beberapa platform media masa soal rapat rasa konser pemkab tangerang di bandung yang menghabiskan anggaran hampir satu miliar rupiah, narasi permohonan maaf akhirnya mengudara. Senin (22/12/2025)
Narasi permohonan maaf yang disampaikan oleh jajaran pemerintah kabupaten di beberapa media online beberapa waktu ini, dinilai tidak begitu mencerminkan sikap penyesalan yang tulus, atas indikasi kegagalan dalam memahami efisiensi anggaran yang sesungguhnya.
Dengan dalih memperoleh harga teman, diadakannya rapat rasa konser ditengah duka bencana alam di Sumatera,tentunya sangat begitu menyakiti hati masyarakat, tak terkecuali para aktivis aktivis, dan para penggiat sosial.
Seolah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, tak lama berselang dari kelonggaran yang diberikan oleh Tito Karnavian tersebut, Pemkab Tangerang langsung menyelenggarakan pertemuan mewah yang diiringi oleh penampilan salah satu grup band ternama tanah air disalah satu hotel berbintang yang ada di wilayah Bandung,Jawa barat.
Meski pada dasarnya urgentsi rapat mewah bertajuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penampilan grup band Revublik dihotel berbintang yang menelan angka hingga 900 juta ini sulit diterima nalar, namun sepertinya sensitif publik dan masyarakat saat sudah lebih kuat, sehingga tak’an pernah lagi bisa untuk dibodoh bodohi, dengan segala dalil kerja keras diruang mewah.
Pertanyaan pertanyaan publik kini perlahan mulai muncul dipermukaan, pemahaman beragam yang berkembang ditengah masyarakat didominasi oleh pemahaman samar atas tujuan dan urgensi rapat dihotel berbintang. Berbagai suara samar disudut tembok bilik bambu mengumandangkan nada keraguan bahwa rapat di hotel mewah bukan lah bentuk nyata dari sebuah kinerja aparatur pemerintahan secara nyata untuk mengentadkan segala permasalahan masyarakat.
Berbagai pihak menilai bahwa Kelonggaran yang diberikan oleh Kemendagri itupun, sebagai gambaran nyata inkonsistensi kebijakan anggaran yang selama ini trus digaungkan oleh Presiden Prabowo.
Pernyataan Kemendagri beberapa bulan lalu tentunya menjadi angin segar bagi para pelaku usaha per hotelan sekaligus merupakan kabar baik bagi para pejabat yang gemar melakukan rapat rapat tak penting diluar daerah. Sedangkan bagi masyarakat miskin, hal itu seakan merupakan tamparan nyata atas jeritan dan kesulitan yang terasa diabaikan.
Perlu diketahui bahwa sebelumnya Pemkab Tangerang bersama DPC APDESI disorot lantaran telah menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Efisiensi Anggaran Desa Kabupaten Tangerang, di Hotel Gumilang Regency, Bandung, Jawa Barat. Pada Jumat 21/11/2025.
Tak hanya itu, Upaya bungkam yang dipertontonkan oleh Mantan Camat Balaraja yang kini menempati posisi Kepala Dinas DPMPD, Yayat Rohiman, kala itu, ketika dikonfirmasi oleh awak media, soal urgensi penyelenggaraan rapat dan asal usul detail anggaran yang digunaka tentunya menambah catatan buruk kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal informasi. Publik kini bertanya apakah saat ini Pemkab Tangerang sudah kehilang kepekaan atas penyelesaian segala problem akut yang selama ini tak kunjung terselesaikan. ?
Sangat sulit bagi publik tentunya untuk tidak melihat rapat ini sebagai paket jalan-jalan berkedok kerja. Atau nonton konser disela rapat evaluasi, Padahal, kebijakan pusat selama dua tahun terakhir sudah jelas berfokus mendorong efisiensi belanja perjalanan dinas dan menekan studi banding yang tidak jelas output-nya serta menjadikan rapat Evaluasi kinerja pemerintahan bertabur penghargaan ini dapat menghasilkan perubahan nyata bagi kepentingan masyarakat.
Pola kinerja seperti ini tentunya dianggap sebagai pengulangan praktik lama yang sudah sering dikritik, yaitu rombongan besar dengan tujuan yang kabur. Ibarat sedang hidup di era di mana setiap rupiah belanja perjalanan dinas dipertanyakan manfaatnya. Kalau satu daerah dalam satu sesi rapat diluar daerah menghadirkan puluh orang, maka pertanyaannya sederhana, berapa banyak, anggaran yang harus hilang, berapa banyak pengetahuan yang bisa diserap, dan siapa yang benar-benar akan memakainya ketika pulang.
Target kuantitatif atau misalnya target perbaikan kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran atau perbaikan sistem perencanaan pembangunan yang lebih berkwalitas sebagai tindak lanjut setelah rombongan rapat kembali ke Kabupaten Tangerang.
Tanpa itu, fasilitas hotel, tiket, hiburan grup band papan atas dan uang harian berisiko menjadi tujuan akhir bukan sarana untuk kerja nyata. Ini bukan soal melanggar hukum atau tidak, tapi soal moral anggaran. Warga sedang diminta berhemat, pusat memotong perjalanan dinas, tapi di bawah ada rombongan yang tampak lebih sibuk merencanakan siapa yang ikut jalan dari apa yang dapat dibawa pulang untuk warga.
Para kritikus kini menekankan alternatif yang lebih hemat dan bermanfaat. Yaitu memulai rapat koordinasi secara virtual, studi banding diukur dengan indikator output, dan pertukaran data serta dokumentasi langkah-langkah teknis yang bisa langsung diimplementasikan.
Dalam logika keuangan negara modern, perjalanan dan pertemuan di luar daerah oleh para pejabat harus menjadi pilihan terakhir setelah semua opsi belajar jarak jauh, webinar, atau pertukaran data dilakukan. Salah satu masalah besar adalah ketiadaan rincian biaya yang dipublikasikan. Tanpa angka riil honorarium, tiket, penginapan, uang harian maka publik hanya bisa berspekulasi.
Namun beberapa puluh peserta, beberapa malam menginap, moda transportasi, dan uang saku, semuanya menandakan potensi beban anggaran tidak kecil apabila kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang berasal dari APBD. Di era dimana pemangkasan belanja non-prioritas menjadi tuntutan, tata kelola semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Meski Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat melalui beberapa platform media online, langkah tersebut tentunya dinilai belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan tujuan efisiensi secara nyata.
Jika Pemkab Tangerang kini benar-benar serius ingin lebih meningkatkan kemampuan Pemerintahan secara menyeluruh, maka kata kunci yang harus dipegang adalah efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, bukan jumlah peserta atau kemewahan yang dibungkus dengan anggaran hotel yang terjangkau.
Awak Media ini akan terus mengupayakan untuk selalu menyampaikan fakta agar masyarakat dapat mengetahui secara jernih, tanpa aling aling pencitraan semata. Publik tentunya berhak mendapat penjelasan rinci terkait apa tujuan dan urgensi riel agenda rapat evaluasi kinerja itu, apa saja yang dibelanjakan, beberapa jumlah peserta rapat nyata, urgensi rapat, dan bagaimana hasil perjalanan rapat itu akan diukur demi kepentingan masyarakat warga se Kabupaten Tangerang ( Nurdin )
