SURABAYA – Gelombang kritik terhadap penegakan hukum kembali menggema di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Ratusan massa yang tergabung dalam MADAS Serumpun menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi maupun perlakuan istimewa.
Dalam orasinya, para demonstran menilai kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum hanya dapat dipulihkan apabila setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani secara terbuka, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa membedakan latar belakang, jabatan, ataupun kedudukan pihak yang diperiksa.
Imron selaku sekjen DPP Madas Serumpun menyoroti penanganan isu yang berkaitan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Mereka meminta agar setiap proses hukum dilakukan secara transparan sehingga tidak memunculkan spekulasi maupun persepsi adanya perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukum.
“Aparat penegak hukum harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Ketika masyarakat melihat adanya kesan ketidakkonsistenan, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum dapat terkikis,” Sekjen DPP Madas Serumpun
Selain menyampaikan tuntutan, massa juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi. Menurut mereka, lembaga penegak hukum harus membuka ruang bagi pengawasan publik sebagai bentuk akuntabilitas, bukan memandang kritik sebagai ancaman.
Para peserta aksi menilai bahwa prinsip equality before the law harus diwujudkan secara nyata. Mereka berharap setiap laporan maupun dugaan pelanggaran diproses berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak muncul anggapan bahwa hukum diterapkan berbeda terhadap kelompok tertentu.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian. Sejumlah personel disiagakan untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi agar tetap berlangsung tertib dan kondusif.
Hingga aksi berakhir, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang secara khusus menanggapi tuntutan massa. Ketiadaan penjelasan resmi tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti para demonstran, yang berharap adanya komunikasi terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut atas aspirasi yang mereka sampaikan.
Aksi ini menjadi cerminan bahwa tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum terus menjadi perhatian publik. Di tengah meningkatnya pengawasan masyarakat, setiap institusi penegak hukum dituntut menjaga integritas, menjunjung asas persamaan di hadapan hukum, serta memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anugrah
