Skip to main content

Liputan Jatim Bersatu

Kinerja Pemkot Surabaya Disorot, Layanan Publik Digital Bermasalah Merugikan Masyarakat

 

 

Surabaya – liputanjatimbersatu.com Layanan publik digital pemerintah sering mengalami gangguan, menyebabkan kesulitan bagi masyarakat. Pengguna mengeluhkan sistem lambat, error, dan pemadaman mendadak.

 

Administrasi kependudukan online menjadi sorotan utama. Banyak warga gagal mengajukan KTP elektronik dan kartu keluarga akibat sistem tidak responsif. “Saya mencoba sejak pagi, tapi selalu gagal. Seharusnya layanan ini mempercepat proses,” kata Andik, warga Jambangan, Surabaya, Jumat (28/3/2025).

 

Gangguan juga terjadi pada perizinan usaha dan aplikasi kesehatan publik. Pelaku usaha mengeluhkan sistem sering down, menghambat perizinan. Masyarakat yang ingin mendaftar layanan kesehatan juga kesulitan, terutama saat jam sibuk.

 

Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk notaris dan advokat sering bermasalah. “Saat batas waktu mendesak, sistem AHU error. Ini merugikan kami dan klien,” ujar Dewi, notaris di Surabaya. Hal serupa dialami advokat dalam pengurusan badan hukum. “Sistem tidak stabil menghambat pekerjaan kami,” kata Sukamto, advokat di Surabaya.

 

Pengusaha mengeluhkan gangguan pada Coretax DJP Pajak, yang vital bagi administrasi perpajakan. “Saya sudah mencoba mengunggah faktur pajak sejak pagi, tapi gagal. Keterlambatan ini bisa berakibat denda,” ujar Ismail, pengusaha di Surabaya.

 

Pakar teknologi informasi, Prof. Hariadi, menilai gangguan terjadi karena kapasitas sistem tidak memadai. “Infrastruktur layanan digital hanya mampu menangani 30 persen pengguna, sementara okupansi mencapai 90 persen. Sistem sudah kelebihan beban,” tegasnya. Ia menekankan perlunya modernisasi total, bukan sekadar perbaikan kecil.

 

Ketua Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen (YALPK), H. Edy Rudyanto, S.H, CPLA, CPM, CPArb, menyebut ini sebagai kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan digital yang andal. “Digitalisasi seharusnya mempercepat pelayanan, bukan menambah hambatan,” ujarnya. Ia menegaskan perlunya investasi dalam sistem yang lebih stabil.

 

Kepala Intelijen Jawa Corruption Watch, Rudi Hartono, menduga adanya penyimpangan anggaran dalam proyek layanan online ini. “Anggaran triliunan rupiah sudah digelontorkan, tapi hasilnya mengecewakan. Gangguan terus terjadi, sistem sering down, masyarakat dirugikan,” ujarnya. Ia mendesak audit forensik terhadap proyek digital pemerintah, diduga indikasi korupsi.

 

Aktivis pelayanan publik, Eko Gagak, menuntut akuntabilitas pemerintah. “Walikota menunjuk kepala dinas, tapi jika layanan kacau, mereka harus diaudit. Surabaya kota besar dengan memiliki ITS, tapi masih gagal menyediakan layanan digital yang layak. Jika terus berlanjut, Kominfo dan Walikota harus bertanggung jawab,” katanya.

 

Ia juga menyoroti perlunya platform terpadu untuk menghindari kebingungan dan kesenjangan digital. “Tak semua warga punya akses internet, sementara sistem lemah membuka celah peretasan data penting. Ini kegagalan pemerintah dalam memberdayakan pakar dalam negeri,” tambahnya.

 

Eko mendesak tindakan tegas. “Kominfo dan Walikota harus bertanggung jawab. Jika DPRD tetap diam, lebih baik dibubarkan. Masyarakat berhak atas layanan yang layak,” ujarnya.

 

Saat dikonfirmasi, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, M. Fikser, enggan memberikan tanggapan, memperkuat dugaan bahwa pemerintah belum memiliki solusi konkret atas berbagai masalah layanan digital.

 

 

(Red/investigasi)

More To Explore

Fashion

Diduga Gelapkan Rp96 Juta dengan Dalih Pengurusan Sertifikat Tanah, Ariadi Dilaporkan ke Polrestabes Surabaya

Surabaya, LiputanJatimBersatu.com – Harapan Laspari (68) untuk memiliki kepastian hukum atas tanah miliknya justru berujung pada persoalan hukum. Pria lanjut usia asal Bulak Banteng Sekolahan, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, itu resmi melaporkan seorang pria bernama Ariadi ke Polrestabes Surabaya atas dugaan penipuan dan penggelapan berkedok jasa pengurusan sertifikat

Fashion

Hari Ketujuh Operasi Zebra Maung 2026, Polda Banten Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepatuhan dan Tanggung Jawab Berkendara

SERANG, LiputanJatimBersatu.com– Memasuki hari ketujuh pelaksanaan Operasi Zebra Maung 2026, Polda Banten terus mengintensifkan kegiatan edukasi, pengawasan, dan penertiban lalu lintas di sejumlah wilayah hukum Polda Banten, Minggu (22/11/2026). Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas serta menumbuhkan budaya berkendara yang aman dan bertanggung jawab.