Blitar, LiputanJatimBersatu.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Blitar kian memanas dan memicu tekanan publik. Narapidana kasus korupsi disebut-sebut diperas antara Rp60 juta hingga Rp100 juta demi memperoleh fasilitas kamar istimewa di dalam lapas.
Dua warga binaan berinisial GA dan IK diduga menjadi korban praktik tersebut. Uang itu disebut diminta oleh oknum berinisial RJ dan W yang diduga berada dalam lingkaran pengamanan lapas.
Tak hanya dugaan pemerasan bernilai fantastis, situasi di dalam lapas juga dilaporkan sempat memanas. Sejumlah warga binaan disebut melakukan protes terhadap petugas, menandakan adanya ketegangan serius akibat dugaan praktik pungli tersebut.
Kepala Lapas Blitar, Iswandi, membenarkan adanya dugaan tersebut. Ia menyatakan pihaknya telah membentuk tim pemeriksa internal dan melaporkan persoalan ini ke Direktorat Pengamanan dan Intelijen (Dirpatnal) serta Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur.
“Benar, kami telah membentuk tim pemeriksa dari pejabat internal Lapas Blitar. Warga binaan yang menjadi korban juga telah kami mintai keterangan tertulis,” ujar Iswandi.
Menurutnya, tim kepatuhan internal dari Kanwil Ditjenpas Jatim juga telah turun langsung memeriksa warga binaan maupun pegawai yang diduga mengetahui persoalan tersebut.
Namun langkah itu belum meredam kritik. Aliansi Madura Indonesia (AMI) justru melontarkan ultimatum keras dan menilai persoalan ini tak bisa dianggap sekadar pelanggaran biasa.
“Kalau terbukti ada pungli puluhan juta, ini bukan lagi pelanggaran kecil. Ini indikasi kejahatan terstruktur di dalam lapas. Kalapas tidak bisa cuci tangan,” tegas Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE, SH.
AMI menilai praktik dengan nominal besar mustahil berjalan tanpa lemahnya pengawasan, bahkan berpotensi terjadi pembiaran sistematis.
“Kalau benar terjadi, Kalapas harus dicopot. Ini soal tanggung jawab moral dan administratif. Jangan tunggu tekanan publik makin besar,” lanjutnya.
AMI bahkan mengancam akan menggelar aksi jika penanganan kasus ini dinilai tidak transparan atau justru terkesan melindungi pihak tertentu.
“Kalau kasus ini dipetieskan, kami akan turun aksi. Kami bawa ke pusat, bahkan ke kementerian. Jangan main-main dengan dugaan pemerasan terhadap warga binaan,” tegas Baihaki.
AMI juga mendesak Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur membuka hasil pemeriksaan secara terang-benderang kepada publik, termasuk mengusut kemungkinan keterlibatan pejabat lain.
“Ini harus dibongkar sampai akar. Kalau hanya staf yang dikorbankan sementara sistemnya dibiarkan, praktik seperti ini akan terus berulang,” pungkasnya.
Anugrah/Red
